Hingga 2019, Indonesia kekurangan Rp 626 T dana infrastruktur

Dalam RPJMN, hingga 2019, dibutuhkan pendanaan infrastruktur prioritas mencapai Rp 4.796 triliun.

2016-09-02 14:03:45

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menyelenggarakan Forum Nasional Investasi Infrastruktur 2016 di Hotel Westin, Jakarta, pada 7 September mendatang. Kegiatan ini dilakukan guna mendukung arahan Presiden Joko Widodo dalam mendorong pembiayaan infrastruktur oleh sektor swasta.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Yusid Toyib menjelaskan, berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional (RPJMN) 215-2019, kebutuhan pendanaan infrastruktur prioritas mencapai Rp 4.796 triliun dengan kebutuhan pendanaan infrastruktur bidang PUPR sebesar Rp 1.915 triliun. Sementara itu, total anggaran pendanaan APBN yang tersedia baru Rp 1.289 triliun.

"Artinya, masih ada financial gap sebesar Rp 626 triliun. Itu yang kita coba dorong melalui peran swasta," tuturnya dalam konferensi pers di Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (2/9).

Maka dari itu, dia mengungkapkan, melalui forum ini pemerintah terus berusaha untuk memberikan peran yang besar dalam rangka pemenuhan kebutuhan pendanaan penyediaan infrastruktur.

"Dalam rangka memaksimalkan pembahasan terkait perubahan paradigma investasi infrastruktur, forum akan menghadirkan pandangan dari legislatif, pemerintah, badan usaha/swasta dan akademisi, yang hasilnya nanti diharapkan dapat menjadi masukan dalam meningkatkan partisipasi peran swasta pada penyelenggaraan investasi infrastruktur non APBN," ujarnya.

"Selain itu, keterbatasan pembiayaan juga akan disiasati dalam bentuk creative financing melalui skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) untuk infrastruktur," tandasnya.

(mdk/bim)