Hilirisasi minerba tumbuhkan investasi capai Rp 300 T

Investasi tersebut akan muncul sepanjang 2014 hingga 2017.

2014-04-07 21:00:00

Investasi

Indonesian Resources Studies (IRESS) melansir hasil kajian terkait pelaksanaan hilirisasi mineral dan batubara sejak 12 Januari hingga 31 Maret 2014. Kajian itu menunjukkan kebijakan hilirisasi berhasil mendorong pertumbuhan investasi mencapai USD 25,5 miliar atau setara dengan Rp 300 triliun.

Direktur Eksekutif IRESS Marwan Batubara mengatakan, investasi tersebut akan muncul sepanjang 2014 hingga 2017. Hal itu seiring dengan banyaknya investor yang menanamkan modal untuk pembangunan smelter.

"Sedangkan penghematan devisa untuk tahun pertama program hilirisasi dapat mencapai USD 10,17 miliar atau setara Rp 120 triliun," ujar Marwan di Jakarta, Senin (7/4).

Marwan mengakui penerapan hilirisasi pada awalnya menyebabkan penurunan pendapatan negara dari sisi pajak dan royalti sebesar Rp 60 triliun hingga Rp 100 triliun. Meski demikian, hal itu jauh lebih kecil dibandingkan manfaat yang mampu disumbangkan akibat kebijakan hilirisasi dalam tiga tahun permulaan.

"Jika kebijakan hilirisasi ditunda, Indonesia justru kehilangan peningkatan nilai tambah sebesar USD 268 miliar," ungkap Marwan.

Selanjutnya, Marwan menilai kebijakan ekspor mineral mentah yang selama ini terjadi membuat struktur industri nasional rapuh. Di samping itu, Indonesia menjadi negara yang sangat bergantung pada produk olahan mineral.

Dia mencontohkan terjadinya ekspor besar-besaran dalam kurun waktu 2008 hingga 2011 karena pelaku pertambangan mengantisipasi larangan ekspor tersebut. Dia menyebutkan, ekspor bijih bauksit mencapai 40 juta ton, bijih besi mencapai 13 juta ton, bijih nikel mencapai 33 juta ton, tembaga sebesar 14 juta ton yang berdampak pada kerugian negara.

"Sementara 80 persen industri besi dan baja Indonesia masih mengendalikan scrap impor, mengimpor 500.000 ton per tahun bahan baku alumina dan impor produk tembaga USD 1,28 miliar pada periode yang sama," kata Marwan.

Oleh sebab itu, Marwan mendesak pemerintah untuk tidak gamang dalam menjalankan kebijakan hilirisasi ini. Karena dia meyakini akan banyak manfaat yang didapat negara dengan adanya hilirisasi.

"Karena itu, pemerintah, DPR , dan masyarakat harus mendukung kebijakan hilirisasi dan larangan ekspor mineral mentah itu tetap konsisten dijalankan," pungkas dia.

(mdk/bim)