Harga Mobil Listrik Berpotensi Naik Jika Insentif Dicabut, Masyarakat Kembali Pilih Mobil Bensin?
Rencana pencabutan subsidi kendaraan listrik berpotensi memberikan dampak signifikan bagi konsumen.
Pemerintah berencana untuk menghentikan insentif impor utuh atau CBU mobil listrik di Indonesia. Rencananya, stimulus untuk roda empat bertenaga baterai ini, akan selesai akhir tahun ini.
Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo), Moeldoko mengatakan, penghentian insentif impor mobil listrik ini bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Pasalnya, penjualan mobil listrik di Tanah Air ini, sudah terus mengalami peningkatan.
"Kalau dilihat, penjualans ecara umum mobil memang ada penurunan, tapi untuk tren mobil listrik ya dari Periklindo melihat ada sebuah fenomena menarik, karena meningkat dan peningkatan signifikan," jelas Moeldoko, saat ditemui di kantornya, di bilangan Sudirman, Jakarta Pusat, belum lama ini.
Ketua Umum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Niti Emilian, menilai rencana pencabutan subsidi kendaraan listrik berpotensi memberikan dampak signifikan bagi konsumen, khususnya dari sisi kenaikan harga jual kendaraan listrik yang selama ini menjadi faktor utama meningkatnya minat masyarakat.
"Dari sisi konsumen, pencabutan subsidi kendaraan listrik akan berdampak langsung pada kenaikan harga yang signifikan. Padahal, tren pembelian mobil listrik di Indonesia justru meningkat karena adanya insentif tersebut," ujar Niti Emiliana.
Menurut Niti, tanpa adanya insentif, khususnya untuk mobil listrik, harga kendaraan listrik akan melonjak dan berisiko menurunkan daya beli konsumen. YLKI menilai, konsumen pada akhirnya akan melakukan perbandingan hanya dari segi harga beli. Dalam kondisi harga mobil listrik meningkat, terdapat potensi konsumen kembali memilih kendaraan berbahan bakar minyak (BBM).
"Jika harga mobil listrik tidak lagi kompetitif, konsumen bisa saja kembali ke mobil BBM. Situasi tersebut tentu bertolak belakang dengan pengembangan teknologi yang tengah didorong pemerintah," lanjutnya.
Minta Pertimbangkan Konsumen
Menurut YLKI, kata Niti, kebijakan pencabutan subsidi ini tidak bisa dilihat semata dari sisi fiskal atau industri, melainkan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap konsumen dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
YLKI pun meminta pemerintah untuk melakukan kajian yang komprehensif sebelum mengambil keputusan final.
"Kami mendorong pemerintah agar mengkaji secara mendalam dampak kebijakan ini terhadap konsumen, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Transisi teknologi hijau membutuhkan konsistensi kebijakan dan keberpihakan pada konsumen agar adopsinya dapat berjalan berkelanjutan," tegas Niti.
YLKI menilai, keberhasilan pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia sangat bergantung pada keseimbangan antara kepentingan industri, fiskal negara, dan perlindungan konsumen.