Gerakan Pangan Murah Efektif Tekan Laju Inflasi Sumatera Barat pada Maret 2026
Bank Indonesia (BI) mengungkapkan Gerakan Pangan Murah terbukti efektif menekan laju inflasi di Sumatera Barat pada Maret 2026. Simak bagaimana upaya ini menjaga stabilitas harga pangan strategis.
Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) melaporkan bahwa gerakan pangan murah yang diselenggarakan bersama instansi terkait telah menunjukkan efektivitasnya dalam mengendalikan laju inflasi di Ranah Minang. Upaya kolaboratif ini menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas harga di tengah dinamika ekonomi regional.
Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumbar, Andy Setyo Biwando, menjelaskan bahwa gerakan pangan murah berhasil memastikan harga yang terjangkau bagi masyarakat, ketersediaan pasokan yang memadai, serta kelancaran distribusi pangan strategis. Langkah-langkah ini sangat vital untuk menopang daya beli masyarakat, terutama menjelang dan selama periode hari besar keagamaan nasional.
Pada Maret 2026, Indeks Harga Konsumen (IHK) Sumatera Barat mencatat inflasi sebesar 0,04 persen (month-to-month). Angka ini menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan bulan sebelumnya dan lebih rendah dari inflasi nasional yang berada di angka 0,41 persen (month-to-month), menandakan keberhasilan strategi pengendalian inflasi di daerah tersebut.
Keberhasilan Gerakan Pangan Murah dalam Mengendalikan Harga
Penurunan inflasi di Sumatera Barat pada Maret 2026 secara signifikan dipengaruhi oleh efektivitas berbagai upaya pengendalian harga yang dilakukan selama periode Ramadan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 2026. Koordinasi yang kuat antarinstansi menjadi tulang punggung keberhasilan ini.
Selain gerakan pangan murah, kegiatan sidak pasar dan operasi pasar juga terbukti berhasil menjaga harga tetap terjangkau bagi masyarakat. Langkah-langkah ini memastikan ketersediaan pasokan serta kelancaran distribusi pangan strategis di seluruh wilayah.
Keberhasilan ini tercermin dari angka inflasi IHK Sumbar yang hanya 0,04 persen (mtm), jauh di bawah inflasi nasional. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi pasar yang terencana dan terkoordinasi dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap stabilitas harga.
Faktor Pendorong dan Penahan Inflasi di Sumatera Barat
Meskipun secara keseluruhan inflasi terkendali, tekanan inflasi pada Maret 2026 terutama berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Kenaikan harga daging ayam ras, jengkol, dan ikan tongkol menjadi penyumbang utama seiring meningkatnya permintaan masyarakat selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri.
Selain itu, penyesuaian harga BBM nonsubsidi yang berlaku sejak 1 Maret 2026 juga turut memberikan tekanan inflasi. Kenaikan biaya transportasi ini secara tidak langsung dapat memengaruhi harga barang dan jasa lainnya.
Namun, tekanan inflasi yang lebih tinggi berhasil tertahan oleh deflasi pada sejumlah komoditas pangan utama. Membaiknya pasokan dan distribusi menyebabkan harga cabai merah turun signifikan dengan deflasi -11,12 persen, bawang merah sebesar -3,06 persen, dan beras -0,38 persen (mtm).
Tidak hanya itu, penurunan harga emas global dan implementasi diskon tarif angkutan udara selama periode HBKN juga mendorong deflasi pada emas perhiasan sebesar -5,91 persen dan angkutan udara sebesar -9,92 persen. Inflasi juga tertahan deflasi tomat sebesar -24,90 persen seiring masuknya masa panen di sejumlah sentra produksi.
Prospek Inflasi Sumatera Barat ke Depan
Bank Indonesia memprakirakan inflasi Sumatera Barat ke depan akan tetap terkendali dalam rentang sasaran inflasi nasional. Optimisme ini didasarkan pada keberlanjutan upaya pengendalian harga dan koordinasi yang solid antara pemerintah daerah dan instansi terkait.
Meskipun demikian, risiko inflasi masih perlu diwaspadai, khususnya yang bersumber dari ketidakpastian global. Eskalasi geopolitik berpotensi mendorong kenaikan harga energi dan emas, yang dapat memicu inflasi impor.
Selain itu, gangguan pasokan akibat cuaca ekstrem juga menjadi faktor risiko yang harus diperhatikan. Perubahan iklim dapat memengaruhi produksi pertanian dan kelancaran distribusi, sehingga memerlukan strategi mitigasi yang efektif untuk menjaga stabilitas harga pangan.
Sumber: AntaraNews