Gap Kredit UMKM Masih Menganga, Fintech Disebut Dorong Inklusi Keuangan
Kesenjangan pembiayaan UMKM masih besar. Kebutuhan kredit Rp4.300 triliun, namun baru terpenuhi Rp1.900 triliun. Fintech dinilai jadi solusi.
Kesenjangan akses pembiayaan masih menjadi tantangan dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.
Kebutuhan kredit sektor ini diproyeksikan mencapai Rp4.300 triliun pada 2026, sementara realisasi pendanaan baru sekitar Rp1.900 triliun, sehingga menyisakan selisih signifikan.
Founder dan CEO Amartha, Andi Taufan Garuda Putra, menyatakan bahwa akses pembiayaan yang tepat sasaran dapat memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan usaha di tingkat akar rumput.
“Hasil Sustainability Report Amartha tahun 2025 menunjukkan bahwa 89 persen UMKM Binaan Amartha mengalami peningkatan pendapatan dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 63 persen setelah mendapatkan akses pembiayaan. Secara kumulatif, dampak tersebut telah dirasakan oleh sekitar 2,3 juta dari 3,9 juta UMKM binaan Amartha yang tersebar di lebih dari 50.000 desa. Ini menegaskan bahwa pembiayaan inklusif bukan hanya membuka akses modal, tetapi juga menjadi katalis bagi pelaku usaha untuk bertumbuh dan meningkatkan kesejahteraan,” ujarnya.
Kesenjangan Pembiayaan Masih Lebar
Keterbatasan akses ke sumber pembiayaan formal dinilai menjadi faktor utama yang menyebabkan banyak pelaku UMKM belum terhubung dengan sistem keuangan.
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies, Nailul Huda, menyebut pembukaan akses pembiayaan memiliki dampak luas, tidak hanya pada usaha, tetapi juga ketahanan ekonomi rumah tangga.
“Masih ada kesenjangan pembiayaan yang menunjukkan bahwa masih banyak pelaku usaha yang belum terhubung dengan sistem keuangan formal. Ketika akses ini terbuka, dampaknya tidak hanya pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada kemampuan rumah tangga untuk lebih kuat dalam menghadapi tekanan ekonomi,” jelasnya.
Peran Teknologi Finansial Dorong Inklusi
Huda menilai kehadiran teknologi finansial, termasuk pinjaman daring, turut mempercepat peningkatan inklusi keuangan di berbagai lapisan masyarakat, termasuk kelompok berpenghasilan rendah.
“Data menunjukkan kehadiran teknologi finansial, termasuk pinjaman daring, membuat angka inklusi keuangan meningkat, baik secara umum maupun pada masyarakat 40 persen termiskin. Negara yang sudah mengadopsi teknologi finansial memiliki tingkat inklusi keuangan 41,5 persen lebih tinggi ketimbang negara yang belum mengadopsi teknologi finansial. Kehadiran pinjaman daring membuat akses ke layanan keuangan menjadi terbuka lebar dan mendukung program peningkatan inklusi keuangan pemerintah. Di sisi lain, ekosistem keuangan di desa pun terdorong karena adanya pinjaman daring, seperti munculnya agen-agen produk keuangan di desa,” imbuh Huda.
Peningkatan akses pembiayaan tersebut juga disebut berdampak pada perubahan pola usaha pelaku UMKM, dari sekadar memenuhi kebutuhan harian menjadi lebih berorientasi pada pengembangan bisnis.