Fitra sebut Menteri Rini kelola BUMN demi kepentingan asing
Kebijakan pengelolaan BUMN yang dikeluarkan Menteri Rini dinilai tidak sejalan dengan visi misi Nawacita.
Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) meminta Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja Menteri BUMN Rini Soemarno. Rini dinilai tidak becus dan gagal mengelola perusahaan BUMN seperti amanat konstitusi sebagai tiang peyangga ekonomi nasional.
Sekjen Fitra Yenny Sucipto mengatakan saat ini pengelolaan perusahaan BUMN tidak sesuai dengan amanat pasal 33 Undang Undang Dasar 1945. Perusahaan BUMN dikelola demi kepentingan kelompok dan golongan tertentu.
"Pengelolaan BUMN tidak berdasarkan konstitusi namun untuk kepentingan asing," ujar dia di kantornya, Jakarta, Rabu (23/9).
Menurutnya, kebijakan pengelolaan BUMN yang dikeluarkan Menteri Rini tidak sejalan dengan visi misi Nawacita yang diusung pemerintah Jokowi-JK.
"Yang terjadi kebijakan jauh dari Nawacita dan RPJMN yang dibuat pemerintah. Sampai saat ini tidak ada roadmap jadi pilar ekonomi kerakyatan, semakin dekat dengan intervensi asing dan penyanderaan sumber daya aset di dalam negeri," jelas dia.
Perusahaan BUMN punya potensi besar ikut menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun selama ini perannya belum dimaksimalkan.
"BUMN juga ternyata tidak dilibatkan dalam paket ekonomi Jokowi dalam mencegah pelemahan rupiah," ungkapnya.
Baca juga:
Fitra tuding Menteri Rini punya skenario privatisasi BUMN ke asing
Aroma tak sedap di balik utang Rp 42 Triliun Menteri Rini ke China
4 Ambisi Menteri Rini terhadap perusahaan BUMN
Di era Jokowi, kursi komisaris BUMN jadi tempat empuk mantan aktivis
OJK minta BUMN dan BUMD tingkatkan kualitas laporan keuangan
Menteri Rini cari perusahaan BUMN kuat kelola saham Freeport
Terbitkan saham baru, Adhi Karya kantongi dana segar Rp 2,7 T