Fitra: R-APBN 2017 tak mensejahterakan & potensi tambah utang

Pemerintah Jokowi tak memasukkan potensi penerimaan dari implementasi tax amnesty dalam R-APBN 2017.

2016-08-18 12:52:47

APBN

Pemerintah Jokowi-JK telah menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) tahun 2017. Dalam rancangan ini, pemerintah justru tidak memasukkan penerimaan dari diimplementasikan UU Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak.

Sekjen Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Yenny Sucipto mengatakan, penyusunan anggaran untuk 2017 tidak mengarah pada kesejahteraan rakyat. Pemerintah mengusulkan penerimaan atau pendapatan negara yang sangat rendah.

"Ini tidak sejalan dengan adanya program tax amnesty karena selama ini pemerintah yakin akan tax amnesty menyumbang besar terhadap APBN. Tapi justru tidak dimasukkan ke dalam RAPBN 2017," kata Yenny di kantor Sekjen Fitra, Jakarta, Kamis (18/7).

Dari indikator tersebut, timbul Kekhawatiran tax amnesty hanya sebagai marketing dan penurunan target penerimaan dikhawatirkan akan menambah jumlah utang Indonesia.

"Kita berpikir tax amnesty hanya menjadi marketing saja dan tahun 2017 tidak menjadi fokus penerimaan dan target penerimaan tax amnesty hanya akan difokuskan pada tahun 2016," katanya.

Menurutnya, penurunan pendapatan negara menegaskan bahwa kementerian keuangan tidak performance. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena akan membuka keran utang.

Selain itu, Yenny mengomentari cara pemerintah melakukan sosialisasi tax amnesty yang selama ini telah dilakukan.

"Selama ini model sosialisasinya ka bawah bukan sosialisasinya ke pada dunia internasional. Sosialisasi tapi malah ke bawah tidak ada dampaknya. Selama 2 sampai 3 tahun tidak kan memberikan dampak yang berarti," tutupnya.

(mdk/idr)