Merdeka.com - Pemerintahan Jokowi-JK memutuskan untuk tidak memberikan penyertaan modal negara (PMN) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) 2017. Sebab, BUMN dianggap sudah mulai kuat untuk menghasilkan modalnya sendiri.

Menteri BUMN, Rini Soemarno mengatakan, pemerintah hanya cukup memberikan PMN dalam APBN untuk dua tahun terakhir, yakni pada tahun 2015 dan 2016. Sebab pada tahun-tahun tersebut, BUMN fokus melakukan percepatan pembangunan infrastruktur sesuai dengan amanat dari Presiden RI Joko Widodo.

"Pada tahun 2015 seperti diketahui BUMN betul-betul melakukan program pembangunan, terutama pembangunan di infrastruktur," kata Rini di Jakarta, Selasa (16/8) malam.

Dia menjelaskan, sejak 2015 pemerintah melalui Kementerian BUMN dan Kementerian PU-Pera mengejar pembangunan 1.200 kilometer (km) jalan yang sejak awal Indonesia merdeka baru terealisasi 670 km. Selain itu, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) melalui PMN yang diberikan telah membangun beberapa pelabuhan di Indonesia bagian Timur.

Dengan demikian, lanjut Rini, tahun 2017 ada beberapa perusahaan BUMN dan anak usahanya yang akan melakukan penawaran saham perdana atau (Initial Public Offering/IPO), guna mendapatkan suntikan dana dari investor pasar saham.

"Kalau tahun ini kita target ada beberapa BUMN yang right issue, tapi tahun depan anak-anak BUMN seperti Hutama Karya Realty akan IPO, Tugu Pratama juga akan IPO. Dan mudah-mudahan holding bisa selesai akhir tahun itu akan meningkatkan kemampuan BUMN," imbuhnya.

Selain itu, sejumlah perusahaan BUMN yang berencana menjaring modal melalui penerbitan surat utang (obligasi). "Tahun depan dengan kemampuan kita, kita (BUMN) tidak butuh PMN lagi. Jadi BUMN me-leverage equity yang didapatkan dari negara untuk pembangunan," jelas Rini.