DPR soal impor beras: Ini buat petani miskin dan menangis

Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Daniel Johan, menilai kebijakan impor beras saat ini tidak tepat waktu. Sebab, petani hendak memasuki panen raya. Selain itu, setiap impor juga membutuhkan waktu setidaknya sebulan dari proses sampai beras impornya terdistribusi di pasar-pasar.

2018-01-13 16:03:56

Impor Beras

Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Daniel Johan, menilai kebijakan impor beras saat ini tidak tepat waktu. Sebab, petani hendak memasuki panen raya.

"Dua minggu lagi sudah mulai panen raya, sehingga kebijakan impor ini sama saja hukuman yang tidak adil bagi petani yang sudah banting tulang bekerja keras," ujar Daniel Johan seperti dikutip Antara, Sabtu (13/1).

Jadi, lanjut dia, kebijakan impor yang reaktif sangat tidak perlu karena tidak membantu situasi mahalnya harga beras. Selain itu, setiap impor juga membutuhkan waktu setidaknya sebulan dari proses sampai beras impornya terdistribusi di pasar-pasar.

"Yang namanya impor tidak bisa kita butuh saat ini lalu berasnya langsung ada saat ini juga, jadi buat apa impor kalau dua minggu lagi kita sudah mulai panen raya, itu sama saja buat petani miskin dan menangis," kata anggota Fraksi PKB DPR RI Dapil Kalbar itu.

Dia mengakui, kebijakan impor tidak selalu buruk, tapi tidak bisa kebijakan impor itu reaktif seperti sekarang. "Malah sebaliknya memukul petani yang akan panen raya saat beras impor mulai masuk," ujar Wakil Sekjen DPP PKB ini.

Kebijakan impor diambil harus dari setahun sebelumnya, berdasarkan data produksi dan konsumsi yang valid per minggu setahun sebelumnya. Sehingga dapat diketahui pada minggu-minggu ke berapa suplai kurang.

"Seperti saat ini bila minggu pertama dan kedua bulan Januari suplai kurang, maka kebijakan impornya diambil satu bulan sebelumnya yakni November atau Desember tahun lalu sehingga tepat waktu dan menjawab kekosongan suplai," kata dia.

Dia menambahkan, sampai kapan pun pemerintah tidak akan bisa membuat perencanaan yang baik bila datanya tidak baik dan valid. "Jadi Bappenas, BPS, Menkeu, Mentan, Mendag harus duduk bareng merumuskan kebijakan dari satu tahun sebelumnya dengan memastikan sumber data yang akurat dan valid," katanya.

Kalau tidak, ujar dia lagi, kasihan petani yang dari tahun ke tahun selalu digempur impor saat mau panen raya. "Kalau waktunya tidak tepat waktunya sama saja merusak, sama saja melawan nawacita," demikian Daniel Johan.

(mdk/bim)