DPR minta SKK Migas dan BPH Migas digabung ke Pertamina

Pengelolaan migas akan lebih efektif jika dikelola dari hulu dan hilir.

2016-02-04 17:38:30

SKK Migas

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Iskan Qolba Lubis mengimbau agar pemerintah bisa memperkuat posisi PT Pertamina (Persero) menyusul anjloknya harga minyak dunia. Dia pun meminta pemerintah untuk membubarkan SKK Migas dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Indonesia.

"BPH gabung saja dengan Dirjen Migas. Tinggal kita kasih power Pertamina berhak kelola. Negara berhak berikan kekuasaan kepada Pertamina," kata Iskan di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (4/2).

Menurut dia, pengelolaan migas akan lebih efektif jika dikelola dari hulu dan hilir. Sehingga, badan pengelola hilir akan lebih efektif jika fungsinya dialihkan ke Pertamina.

"Pengelolaan migas yang paling efektif itu dari hulu ke hilir. SKK Migas dikembalikan ke Pertamina. Banyaknya saat ini ada SKK, ada BPH bikin bingung dan ada tumpang tindih. Negara dengan diserahkan kepada satu badan yang besar, misalnya Pertamina khusus," jelas dia.

Selain itu, dia juga mengimbau kepada Pertamina untuk membeli blok minyak dari luar negeri, mengingat harga minyak dunia anjlok hingga menyentuh angka USD 30 per barel. Dengan begitu, pemerintah bisa menyediakan cadangan minyak jika harga minyak akan kembali melonjak.

"Karena harga minyak sedang murah kita minta Pertamina beli blok-blok yang lagi murah di Luar Negeri. Kita beli saat ini karena minyak kita sudah decline. Tidak penting minyak di mana yang penting rakyat punya energi," pungkas dia.

(mdk/sau)