DPR beberkan penyebab molornya pembahasan RUU Migas

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Satya Widya Yudha mengungkapkan penyebab molornya penyelesaian revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Minyak dan Gas Bumi. Penyebabnya, sektor migas juga berhubungan langsung dengan Badan Usaha Milik Negara yang menjadi domain Komisi VI DPR RI.

2017-03-20 19:25:15

Migas

Satya menegaskan keputusan teknis dalam Undang-Undang Migas ini tidak saja bisa diselesaikan karena dikhawatirkan akan berseberangan dengan regulasi atau institusi lain.

"UU migas domain Komisi VII, sementara korporat memang di Komisi VI, kita tidak ingin ada yang berseberangan antara yang ada di Kementerian BUMN dan ada di Komisi VII," ujar Sayta di Jakarta, Senin (20/3).

Walau begitu, lanjutnya, Komisi VII saat ini sudah mencapai kesepakatan dalam berbagai poin yang selama ini selalu menjadi poin krusial seperti kelembagaan dan serta bentuk kontrak yang dianut. Saat ini, draftnya akan segera diajukan ke Badan Legislasi (Baleg).

"Usulan yang ada sudah disepakati semua fraksi, tinggal kita akan ajukan dulu untuk dibahas di Baleg," katanya.

Sementara itu, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Andang Bachtiar mengatakan selama ini masyarakat tidak terlalu tertarik dengan isu RUU. Menurutnya, isu ini hanya berada di kalangan elit politik saja.

"Tidak ada urgensi karena politik juga tidak mendukung. Selama ini selalu ribut diantara elit politik. Sementara di hulu tidak ada masyarakat yang peduli, kesulitan eksplorasi itu masyarakat tidak ada yang peduli," kata Andang.

Untuk itu, dia berharap agar RUU Migas yang tengah disusun juga mampu menjawab berbagai tantangan industri migas kedepan, salah satunya dalam tata kelola migas nasional.

"Tidak ada strategi nasional. Misalnua untuk dapat minyak dari luar negeri. Padahal di dalam KEN kita perlu secure energi baik dari dalam atau luar negeri," tutupnya.

(mdk/sau)