DPD minta pemerintah hati-hati cabut subsidi listrik 23 juta orang

Subsidi listrik disebut bukan hanya sekadar program pemerintah, tetapi juga amanah konstitusi.

2015-11-05 13:50:50

Tarif listrik

Pemerintah diharapkan lebih hati-hati untuk membuat kebijakan terkait rencana penghapusan subsidi listrik untuk 23 juta pelanggan golongan 450-900 VA. Kesalahan data membuat masyarakat miskin dapat menjadi korban.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Abdul Aziz Khafia mengungkapkan, subsidi listrik bukan hanya sekadar program pemerintah, tetapi juga amanah konstitusi. Sebab, masih banyak masyarakat‎ yang belum merasakan nikmatnya listrik.

"Selain itu sosialisasi (rencana konversi ini) yang belum maksimal. Bagaimana capaian kepada masyarakat? Tentunya dengan alasa‎n yang bisa diterima masyarakat," ujarnya dalam diskusi Senator Kita yang digelar merdeka.com, RRI, IJTI, IKN dan DPD RI di Dewan Pers, Jakarta, Kamis (5/11).‎

Dia juga menilai pemerintah masih belum memaksimalkan usaha menjadikan Indonesia berdaulat energi. Masih belum terjangkaunya kawasan-kawasan terpencil membuat pemerataan kesejahteraan sulit tercapai.

Maka dari itu, lanjutnya, pemerintah harus mengubah paradigma dalam menyediakan energi bagi masyarakat. Tidak melulu PLN harus untung dalam penyediaan energi.

"Kalau dampak konteks penyediaan energi pemerintah harus siap rugi. Untung rugi itu nomor kesekian, yang penting rakyat terlayani dengan baik," tutupnya.

(mdk/bim)