Dorong pemerataan infrastruktur, pemerintah diminta komit dukung BUMN

2017-08-31 10:51:03

BUMN

Pemerintah Jokowi-JK diminta untuk segera merevisi sejumlah kebijakan yang dinilai memberatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini dimaksudkan dalam rangka mendukung kinerja perseroan, yang berdampak lurus pada bertambahnya setoran ke kas negara (dividen), hingga pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia.

"Meski sudah beberapa kali diingatkan oleh Presiden, kita masih sering dengar adanya aturan Menteri yang saling tumpang tindih. Jelas (hal) ini malah akan memberatkan kinerja BUMN, dan membuat mereka sulit memperluas kontribusinya. Lalu esensi peran BUMN sebagai motor pembangunan yang digaungkan pemerintah itu dimana?" ucap pengamat hukum dan kebijakan publik, Ahmad Redi di Jakarta, Kamis (31/8).

Redi menyontohkan, kebijakan yang dinilai menghambat BUMN menjadi motor pembangunan infrastruktur ialah keputusan penaikan harga jual gas ConocoPhillips yang dilego ke PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) untuk wilayah Batam, Kepulauan Riau. Dengan potensi kerugian mencapai Rp 240 miliar, kata dia akan teramat sulit bagi manajemen membangun jaringan gas bumi sebagai bentuk upaya konversi BBM yang diprogramkan pemerintah.

"Kalau terlambat dan sudah seperti ini, siapa yang mau disalahkan? Padahal kalau mau lebih fair harusnya harga di end user itu yang diturunkan untuk menggerakan roda perekonomian dan pembangunan," ujar Redi.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak hanya menyetor dividen dan pajak kepada negara. Selain dua pos tadi, BUMN harus menjadi motor pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

"BUMN tidak hanya membayar dividen dan pajak tapi juga harus menjalankan visi misi pembangunan," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Jakarta, Rabu (30/8).

Seperti diketahui, BUMN merupakan agen pembangunan sehingga partisipasinya dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Belakangan, banyak BUMN mulai bersinergi untuk membantu pembangunan terutama di sejumlah wilayah Indonesia.

(mdk/sau)