Merdeka.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah meramu sejumlah strategi demi mengamankan penerimaan negara yang diperoleh dari setoran dividen perusahaan minyak dan gas bumi (migas) pelat merah.

Sejumlah strategi diperlukan guna menyiasati tren pelemahan harga minyak dunia yang diprediksi masih akan membayangi kinerja BUMN migas seperti PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.

"Ya kita tetap upayakan, ya. Kalau memang harga enggak bisa naik, harus kita support juga pada pembangunan dan pemerataan ekonomi," ujar Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata, Edwin Abdullah di Jakarta, Rabu (30/8).

Edwin mengakui, katalis pelemahan harga komoditi migas akan mempengaruhi kinerja BUMN migas sehingga bakal berdampak lurus pada setoran dividen ke negara. Oleh karena itu, diperlukan strategi jitu dari manajemen dalam rangka menyelamatkan kinerja keuangan BUMN.

"Kalau yang sering dilakukan Pertamina, ya kita terpaksa memang harus melakukan efisiensi sehingga (mereka) bisa menekan (biaya)," tutur Edwin.

Sebelumnya Edwin juga sempat angkat bicara terkait potensi penurunan pendapatan PGN akibat kebijakan Kementerian ESDM menaikkan harga jual gas ConocoPhillips ke PGN di Batam. Dia mengimbau stakeholder agar mendukung kinerja BUMN. Dukungan terhadap BUMN juga dibutuhkan dalam rangka melepaskan diri dari bayang-bayang masih rendahnya harga migas dunia.

"Biasanya kebijakan gak bisa dilihat satu persatu, pasti ada rentetannya. Kalau misalnya ini disuruh ngalah mungkin ada yang dikasih kelonggaran (kompensasi) oleh ESDM," katanya.

Seperti diketahui, belum lama ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan merilis surat bernomor 5882/12/MEM.M/2017 tentang penetapan harga jual gas bumi dari ConocoPhillips Grissik (COPI) ke PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk untuk wilayah Batam. Mengacu surat keputusan yang diteken 31 Juli 2017 tersebut, COPI diperbolehkan menaikkan harga jual gas dengan volume 27,27–50 billion british thermal unit per day (BBTUD), dari USD2,6 per million metric british thermal unit (MMBTU) menjadi USD3,5 per MMBTU.

Sedangkan selaku penyalur gas, PGN tidak diperkenankan menaikkan harga jual gasnya ke PT PLN (Persero), pengembang listrik swasta atau independent power producer (IPP), hingga pelanggan rumah tangga.

Edwin mengatakan, pihaknya sendiri telah berkomunikasi dengan jajaran Kementerian ESDM untuk membahas kenaikan harga gas COPI. Ini dilakukan demi memperoleh jalan tengah dalam rangka menghindari berkurangnnya pendapatan PGN dan negara dari keputusan tersebut.

Sementara di kesempatan berbeda, anggota Komisi VI DPR RI, Inas Nasrullah mendesak pemerintah membatalkan kenaikan harga jual COPI. Ini lantaran kenaikan harga gas COPI malah akan menekan kinerja keuangan PGN yang akan berdampak pada berkurangnya dividen negara.

"Yang aneh kenapa harga hulu naik ketika harga migas dunua sedang rendah-rendahnya. Saya tidak habis pikir dengan jalan pikiran menteri Jonan," cetus Inas.