Digelar di Istana, Jokowi ingin tampil di kesepakatan PLTU Batang

Kesepakatan tersebut harusnya digelar di kantor Kemenko Perekonomian, tetapi batal dan dipindah ke Istana.

2016-06-08 15:30:52

Presiden Jokowi

Pemerintah telah menunda financial close Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang, Jawa Timur hingga esok hari. Hal ini dikarenakan adanya instruksi Presiden Joko Widodo untuk melakukan financial close di Istana Negara, Jakarta.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan proyek ini sempat tertunda hingga bertahun-tahun. Maka, dengan adanya keputusan financial close merupakan hal yang penting, sehingga harus dilakukan di Istana Negara.

"Ya pertimbangannya kan Presiden ya, artinya gini proyek itu kan sudah lama tertunda-tunda, lama sekali. Kalau sudah financial closing itu sudah siap dibangun itu. Oleh karena itu, ya presiden menganggap harus di Istana karena itu dampaknya sangat besar. Itu kapasitasnya juga besar Batang itu," kata Darmin di kantornya, Jakarta, Rabu (8/6).

Selain itu, peresmian financial close di Istana Negara juga membuktikan adanya peran pemerintah dalam pembangunan proyek senilai USD 4 miliar tersebut. Meski begitu, dia tidak menyebutkan apa saja peran pemerintah dalam proyek itu.

"Artinya ada juga garansi. Ya itu juga, jadi bukan murni 100 persen dari hanya swasta saja. Ada peran dari pemerintah juga di situ," kata dia.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said berharap konstruksi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang, Jawa Tengah bisa rampung hingga 3 tahun ke depan, yakni pada 2019. Sebab, pengerjaan PLTU senilai USD 4 miliar ini sudah tertunda selama 4 tahun.

"(PLTU Batang) Itu kan konstruksi sedang dilakukan. Mudah-mudahan 36 bulan ke depan konstruksi bisa diselesaikan," kata Sudirman.

Meski begitu, teknis mengenai pembangunan PLTU ini tetap berjalan. Sehingga, pemerintah bisa memenuhi pasokan kebutuhan listrik di Pulau Jawa sebanyak 2x1.000 megawatt (MW).

"Mudah-mudahan dengan selesainya ini bisa menambah pasokan untuk Jawa. Dan artinya Jawa yang memang membutuhkan cadangan listrik 30 persen bisa terjaga," pungkas dia.

(mdk/sau)