Didesain Mewah, Ibu Kota Baru Diharapkan Tak Hadirkan Masalah Ketimpangan Anyar

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng, mengharapkan kehadiran ibu kota baru betul-betul menjadi pendorong pemerataan pembangunan serta menekan ketimpangan. Bukan malah menghadirkan realitas ketimpangan yang baru.

2019-08-24 18:00:00

Ibu Kota Pindah

Ini berdasarkan rencana desain kota yang berkonsep smart city dengan berbagai teknologi canggih di dalamnya. Hal tersebut tentu akan bertolak belakang dengan daerah sekitar ibu kota jika daerah-daerah tersebut tidak dikembangkan secara baik.

"Jadi sangat mewah. Mudah-mudahan ini hanya jadi simbol negara, tapi di luar kemudian tercipta kota-kota satelit, mendorong itu lebih ke Timur sana," kata dia, saat ditemui, di Jakarta, Sabtu (24/8).

Diharapkan kehadiran ibu kota baru mendorong pengembangan ekonomi, pembangunan infrastruktur kawasan sekitar. Sehingga kawasan sekitar dapat tumbuh seiring dengan kehadiran ibu kota.

"Jangan sampai kemudian menghadirkan realitas ketimpangan baru, di mana suatu pusat pemerintahan yang sangat megah sementara di sekitarnya kumuh misalnya. Ini yang kita harapkan tidak terjadi," ungkapnya.

Dengan demikian, kehadiran ibu kota negara dapat mendorong mimpi besar penerapan otonomi daerah, yakni pemerataan pembangunan ke seluruh Indonesia. "Ketika otonomi sudah mulai diterapkan sejak 2001, mestinya pusat-pusat pertumbuhan sudah mulai menyebar. Ternyata faktanya tidak," jelas Robert.

Sebab fakta yang ada, otonomi daerah belum mampu menjadi stimulus pertumbuhan pusat-pusat ekonomi selain pulau Jawa. Hal ini jelas terlihat dari kontribusi dominan Pulau Jawa di kisaran 58-59 persen ke PDB Indonesia.

"Sebelum otonomi kondisi kurang lebih sama, pembentuk PDB kita masih dikontribusikan oleh pulau Jawa tidak bergerak itu angka, 58 persen, 59 persen jadi memang hampir 60 persen Indonesia ini dibentuk oleh pulau Jawa. Tidak bisa seperti ini. Menggantungkan segala beban ke suatu pulau," ujar dia.

"(Otonomi daerah) gagal dalam arti menciptakan keadilan pemerataan antarwilayah harus saya katakan memang gagal. Jawa itu tidak pernah terkoreksi dari jauh sebelum otonomi dan sesudah otonomi angkanya begitu saja. Jadi banyak berhasil di bidang lain tapi tidak di bidang ini. Kita butuh satu koreksi kebijakan yang sangat besar," tandasnya.

(mdk/bim)