Urus Masalah Ibu Kota Baru, Pemerintah Diminta Bentuk Badan Khusus
Merdeka.com - Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng, mengusulkan agar pemerintah membentuk sebuah badan khusus untuk mengurus pemindahan Ibu Kota negara. Jadi tidak perlu menambah dan membebani kerja kementerian/Lembaga yang ada mengenai masalah ibu kota baru.
"Tidak bisa satu isu besar seperti sekarang itu hanya diurus oleh kementerian yang sudah punya portofolio yang sudah baku. Harus ada satu badan otorita khusus," kata dia, dalam diskusi, di Jakarta, Sabtu (24/8).
Lembaga tersebut, lanjut Robert, dapat diisi oleh berbagai pihak. Tidak saja pemerintah, melainkan juga pelaku usaha, masyarakat, hingga unsur dari media massa.
"Kita tidak menambah birokrasi baru ini kan hanya ad hoc. Kajian boleh Bappenas, tapi badan ini tugasnya misalnya, lobi DPR, galang konsensus publik," urai dia.
Dia pun mengatakan, bahwa Malaysia pun membentuk suatu badan khusus untuk menggarap pemindahan pusat pemerintahan dari Kuala Lumpur ke Putrajaya.
"Malaysia membentuk itu ketika pindah pusat pemerintahan dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Suatu badan otorita khusus yang memang sebagai suatu badan ad hoc yang menangani ibu kota baru ini," tandasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kabar Gembira! Pemudik Bisa Titip Motor atau Mobil ke Kantor Polisi Terdekat
Pemudik juga bisa menitipkan rumah kosongnya kepada polisi agar terus dipantau selama mudik
Baca SelengkapnyaPemerintah Terapkan Pembatasan Angkutan Barang saat Libur Lebaran, Ini Ruas Jalan yang Dibatasi
Pemerintah mengeluarkan SKB tentang pengaturan pembatasan operasional angkutan barang selama libur Lebaran.
Baca SelengkapnyaMenhub Budi Ungkap Penyebab 'Adu Banteng' Tabrakan KA Turangga dan KA Lokal Baraya di Bandung
Terdapat beberapa kemungkinan yang menyebabkan adu banteng dua kereta itu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PELATARAN, Solusi bagi Masyarakat untuk Urus Administrasi Pertanahan di Akhir Pekan
PELATARAN utamanya diimplementasikan pada Kantor-kantor Pertanahan yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.
Baca SelengkapnyaPenangkapan Terduga Teroris Dinilai Beri Rasa Aman Bagi Masyarakat
Penangkapan di beberapa tampat baru-baru ini semakin menguatkan rasa aman bagi masyarakat.
Baca SelengkapnyaKereta Tabrakan di Bandung, KA Turangga 'Adu Banteng' dengan KA Lokal
Manajer Humas KAI Daop 2 Ayep membenarkan adanya kejadian tersebut yang berawal saat kedua kereta saling bertabrakan pada pukul 06.03 WIB.
Baca SelengkapnyaHeboh Kepala Puskesmas di Palembang Larang Anak Buah Hamil & Wajibkan Terus Kerja Tanpa Istirahat
Kepala puskesmas juga menahan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menjadi hak pegawai.
Baca SelengkapnyaDirikan Tenda Hajatan di Tengah Rel Kereta Api, Warga Terancam Denda Rp15 Juta
Mengetahui ada kegiatan di lokasi terlarang, polisi segera membubarkan kegiatan tersebut.
Baca SelengkapnyaPolisi Balok Satu Tipu Teman SMA Janjikan Proyek Pengerasan Jalan, Kerugian Rp225 Juta
Ketua majelis hakim Budiman Sitorus menunda sidang pekan depan dengan agenda keterangan saksi
Baca Selengkapnya