Di G-20, Menkeu minta restu agar Indonesia jadi anggota FATF
Menteri Keuangan Sri Mulyani baru saja kembali dari pertemuan negara-negara G-20 di Jerman. Dalam pertemuan tersebut, dia meminta dukungan untuk Indonesia agar menjadi anggota Lembaga Anti Pencucian Uang Internasional atau Financial Action Task Force (FATF). Sangat penting jika Indonesia menjadi anggota FATF.
Menteri Keuangan Sri Mulyani baru saja kembali dari pertemuan negara-negara G-20 di Jerman. Dalam pertemuan tersebut, dia meminta dukungan untuk Indonesia agar menjadi anggota Lembaga Anti Pencucian Uang Internasional atau Financial Action Task Force (FATF).
"Untuk Indonesia dalam pertemuan G-20 karena juga dibahas soal anti-money laundring dan financing entighten relation about cyber attack, di mana frekuensinya makin banyak. Kita gunakan forum itu untuk promosikan peranan dan keinginan Indonesia untuk jadi anggota TATF," ujar Ani, sapaan akrabnya di kantornya, Rabu (22/3).
Menurutnya, sangat penting jika Indonesia menjadi anggota FATF. Sebab, transaksi keuangan di Indonesia memiliki resiko transaksi lebih tinggi. Bahkan, dari seluruh anggota G-20, hanya Indonesia yang belum menjadi anggota FATF.
"Walaupun belum masuk namun sudah mulai prosesnya. Indonesia menjadi satu-satunya negara yang bahkan belum mulai proses menjadi anggota FATF, dan ini membuat posisi Indonesia rapuh, karena setiap transaksi yang dilakukan di Indonesia memiliki resiko lebih tinggi. Karena Indonesia tak masuk FATF yang khusus mendeteksi anti laundering, dan drug trafficking, people trafficking dam terorism financing," katanya.
Ani menambahkan Indonesia memiliki dukungan penuh dari negara-negara G 20 untuk bergabung. Untuk itu, dirinya bersama-sama dengan PPATK dan Kemenlu, BI dan OJK akan bekerja sama agar Indonesia masuk menjadi anggota FATF
"Pembahasan saya terutama dari Jerman yang bersedia mendukung Indonesia, kemudian Prancis, Inggris, dan Australia mendukung Indonesia gabung ke FATF. Dan Kanada juga mendukung," pungkasnya.
Baca juga:
Di G-20, proteksionisme Trump bikin 'pusing' menkeu sedunia
Menhub sebut tarif taksi online harus naik agar persaingan sehat
Holding BUMN tambang molor disebut akibat proses harmonisasi aturan
Menkeu Sri ungkap infrastruktur RI terbelakang di antara negara G-20
2,5 Tahun Jokowi-JK, isu ekonomi dan SARA paling disorot masyarakat
2017, BI Sulsel rogoh Rp 400 juta sebar beasiswa ke 90 mahasiswa
OJK bentuk pusat inkubator agar perusahaan fintech berumur panjang