Dewan Energi Nasional Gagas Transisi Kompor Listrik, Pertamina-PLN Dipanggil Bahas Kesiapan
Dewan Energi Nasional (DEN) memanggil Pertamina dan PLN untuk membahas program transisi kompor listrik sebagai langkah strategis meningkatkan ketahanan energi dan mengendalikan subsidi energi di Indonesia.
Dewan Energi Nasional (DEN) akan memanggil Pertamina dan PLN pada Rabu (8/4) untuk membahas program transisi dari kompor gas ke kompor listrik. Langkah ini diambil sebagai upaya pemerintah meningkatkan ketahanan energi nasional dan mengendalikan subsidi energi. Anggota DEN Unggul Priyanto mengonfirmasi pertemuan penting ini di Jakarta, Senin.
Pertemuan tersebut bertujuan untuk mendapatkan penjelasan komprehensif dari para pemangku kepentingan terkait ketersediaan LPG dan kesiapan infrastruktur listrik. DEN ingin mendengar langsung dari Pertamina dan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) mengenai suplai serta konsumsi LPG di Indonesia.
Sementara itu, dari PLN, DEN ingin mendengar sejauh mana kesiapan perusahaan tersebut dalam menyediakan pasokan listrik yang memadai. Hal ini krusial apabila program transisi kompor listrik ini benar-benar dijalankan secara nasional.
Pentingnya Transisi Kompor Listrik untuk Ketahanan Energi
Unggul Priyanto menekankan bahwa krisis energi global menjadi momentum tepat bagi Indonesia untuk beralih ke kompor listrik. Transisi ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan negara terhadap impor energi, khususnya LPG. Indonesia saat ini masih sangat bergantung pada impor LPG untuk memenuhi kebutuhan domestik.
Dengan memanfaatkan kompor listrik, Indonesia dapat mengoptimalkan sumber daya alam domestik yang melimpah, seperti batu bara, untuk pembangkitan listrik. Kemandirian energi akan semakin kuat dengan mengurangi impor bahan bakar. Hal ini juga sejalan dengan upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional dari fluktuasi harga komoditas global.
Lebih lanjut, Unggul menyatakan bahwa subsidi LPG seharusnya mulai dikurangi dan dialihkan ke sektor listrik. Pengalihan subsidi ini dinilai lebih mudah untuk dikontrol dan dikelola oleh pemerintah. Pengendalian subsidi yang lebih baik akan berdampak positif pada anggaran negara.
Potensi Penghematan dan Tantangan Implementasi
Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno sebelumnya menyoroti bahwa transisi ke kompor listrik berpotensi lebih hemat dibandingkan biaya subsidi impor LPG. Harga LPG sangat dipengaruhi oleh harga minyak dunia yang cenderung bergejolak dan seringkali meroket. Ketergantungan pada LPG impor membebani keuangan negara.
Eddy menjelaskan bahwa Indonesia mengimpor sekitar 75-80 persen kebutuhan LPG, yang harganya bergerak sejalan dengan harga minyak mentah global. Sebagai contoh, harga minyak dunia jenis Brent dan West Texas Intermediate (WTI) saat ini berada di atas 100 dolar AS per barel. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata harga minyak pada Januari 2026 yang sekitar 64 dolar AS per barel.
Meskipun demikian, wacana transisi kompor LPG ke kompor listrik ini bukan hal baru. Program serupa pernah bergulir pada masa kepresidenan Joko Widodo. Namun, pada September 2022, PT PLN (Persero) sempat membatalkan program pengalihan kompor LPG 3 kg ke kompor listrik. Pembatalan tersebut dilakukan untuk menjaga kenyamanan masyarakat di tengah pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19.
Eddy Soeparno menegaskan dukungannya terhadap upaya pemerintah mempercepat proses elektrifikasi. Dukungan ini mencakup sektor transportasi, industri, hingga penggunaan kompor listrik untuk memasak. Elektrifikasi menyeluruh diharapkan membawa dampak positif bagi ketahanan energi dan ekonomi Indonesia.
Sumber: AntaraNews