DEN: Pengembangan EBT menjadi keharusan di Indonesia

"Kedaulatan energi bicara penggunaan semaksimal mungkin sumber daya dalam negeri. Konsekuensinya, kita harus mengutamakan EBT, ini sebuah keharusan."

2016-12-13 16:38:44

Energi Baru Terbarukan

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Sonny Keraf mengingatkan agar pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) terus dilakukan di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan energi. Tujuannya agar Indonesia mampu bertahan, dan berdaulat.

Menurut dia, besarnya jumlah penduduk, dan tingkat konsumsi yang tinggi mengancam energi Indonesia jika tidak disikapi dengan bijak. Padahal, potensi EBT, seperti angin, surya, atau panas bumi sangat berlimpah.

"Kedaulatan energi bicara penggunaan semaksimal mungkin sumber daya dalam negeri. Konsekuensinya, kita harus mengutamakan EBT, ini sebuah keharusan. EBT harus dikembangkan secara serius dan prioritas," tegas Sonny di Jakarta, Selasa (13/12).

Bekas menteri negara lingkungan hidup di era Abdurrahman Wahid ini mengatakan, penggunaan EBT masih sangat rendah sementara krisis energi fossil sudah di depan mata. Jika tidak ada terobosan berarti di sektor energi, bukan tidak mungkin pada 2025 Indonesia mengalami defisit energi, baik listrik dan bahan bakar minyak secara signifikan.

"Secara konservatif, potensi EBT baru digunakan sebesar 1 persen dari total 801,2 gigawatt (GW). Ke depan, impor energi harus dikurangi," katanya.

Visi Indonesia mewujudkan ketahanan dan kedaulatan energi sebenarnya telah tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Namun, EBT punya tantangan yang mesti mendapat perhatian dan keberanian dari pemangku kebijakan.

Dikatakan Sonny, biaya EBT masih lebih mahal dibanding energi fosil karena pemerintah terlambat mengembangkannya. Teknologi juga masih harus impor, sehingga butuh persiapan agar sumber daya manusia (SDM) berkompeten.

Kepala Badan Litbang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sutijastoto mengatakan, kecenderungan target lifting minyak bumi sering tidak tercapai. Dengan begitu EBT menjadi harapan besar negara untuk segera dikembangkan.

"Yang bisa diharapkan adalah EBT, tapi jika lihat perkembangannya, masih sulit. Panas bumi targetnya 5.000 megawatt (MW) tapi kenyataannya baru bertambah 300 MW, PLTS harusnya 500-1000 MW tapi sekarang dapat 10 MW sudah bersyukur," ungkapnya.

Ketua Dewan Pakar Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia, Herman Darnel Ibrahim menyebut, pengembangan EBT bukanlah tanpa tantangan. Beberapa faktor seperti nilai investasi, instrumen kebijakan tarif dasar, diversifikasi penggunaan bahan bakar, penguasaan teknologi, cadangan sumber energi lain masih menjadi cerita lama untuk diselesaikan.

"Kita punya cadangan energi gas dan batubara yang bisa bertahan hingga tahun 2100. Feed in tariff belum diterima dengan baik oleh PLN dan Kemenkeu. Tantangan lainnya, harga patokan yang ditetapkan pemerintah masih kurang menarik bagi investor," papar Ketua Dewan Pakar Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia, Herman Darnel.

Dalam pengembangan energi alternatif, PLTN bisa dijadikan opsi terakhir dan bukan prioritas. Aspek tren harga menjadi salah satu pertimbangannya.

"Dalam kebijakan energi nasional kita, nuklir merupakan opsi terakhir ketika tidak ada lagi yang bisa dikembangkan. Tahun 2030-2040 harga tarif EBT akan semakin turun, tapi tidak dengan harga listrik yang berasal dari PLTN," ujar Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Sonny Keraf

Herman punya pendapat yang sama. Mantan anggota DEN ini menyoroti aspek politik global dan keamanan terhadap pengembangan dan pengelolaan energi nuklir.

"Di dunia, PLTN tidak masuk energi terbarukan, biaya investasi sangat mahal. Per MW itu USD 7-USD 9 miliar. Bangun 5.000 MW, uang Indonesia habis. Ada risiko kita di embargo dan terorisme jika bangun PLTN. Artinya, kita harus kuat keamanannya dalam menjaga PLTN. Dalam kondisi perang, PLTN bisa jadi target utama."

(mdk/idr)