Data Terbaru BPS: Jumlah Penduduk Miskin Turun 1,16 Juta Orang

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pada September 2024, persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 8,57 persen. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,46 persen poin dibandingkan dengan Maret 2024 dan turun 0,79 persen poin jika dibandingkan dengan Maret 2023.

Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, juga menyampaikan bahwa jumlah penduduk miskin pada September 2024 tercatat sebanyak 24,06 juta orang, yang berarti ada penurunan sebanyak 1,16 juta orang dibandingkan Maret 2024 dan penurunan 1,84 juta orang dibandingkan Maret 2023.

"Persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2024 sebesar 6,66 persen, menurun dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 7,09 persen," ungkap Amalia dalam konferensi pers yang diadakan pada Rabu (15/1).

Jumlah Penduduk Miskin

Di sisi lain, persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2024 tercatat sebesar 11,34 persen, yang juga mengalami penurunan dari Maret 2024 yang mencapai 11,79 persen.

Jika dilihat dari jumlahnya, penduduk miskin di daerah perkotaan menurun sebanyak 0,59 juta orang, dari 11,64 juta orang pada Maret 2024 menjadi 11,05 juta orang pada September 2024.

Sementara itu, jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan juga mengalami penurunan sebanyak 0,57 juta orang, dari 13,58 juta orang pada Maret 2024 menjadi 13,01 juta orang pada September 2024.

Garis Kemiskinan pada September 2024 tercatat sebesar Rp 595.242,00 per kapita per bulan, di mana komposisi Garis Kemiskinan Makanan mencapai Rp 443.433,00 (74,50 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp 151.809,00 (25,50 persen). Rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia pada September 2024 memiliki 4,71 anggota, sehingga Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah Rp 2.803.590,00 per bulan.

Apa yang dapat dilakukan pemerintah?

Sebelumnya, BPS melaporkan bahwa jumlah kelas menengah di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan antara tahun 2019 hingga 2024, dengan total mencapai 9,48 juta orang.

Penurunan ini dipicu oleh berbagai faktor, termasuk dampak dari pandemi Covid-19, pemutusan hubungan kerja, dan terbatasnya lapangan pekerjaan.

Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, mengingatkan pentingnya Pemerintah untuk memperkuat jaring pengaman sosial. Saat ini, banyak kelas menengah yang tidak memiliki jaminan sosial, terutama bagi pekerja informal.

"Dukungan program jaminan sosial sangat dibutuhkan untuk melindungi kelas menengah dari masalah kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, hingga kematian," ungkap Edy kepada Liputan6.com pada Rabu (11/9).

Menurut Edy, laporan dari BPS ini harus segera ditanggapi oleh pemerintah. Jaminan sosial di sektor kesehatan dan ketenagakerjaan perlu dipastikan berjalan dengan baik.

Untuk program jaminan kesehatan nasional (JKN), per Agustus 2024, Pemerintah menganggarkan Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebanyak 96,74 juta orang.

Dengan penurunan kelas menengah yang terjadi, seharusnya pemerintah menambah kuota peserta PBI. Berdasarkan Perpres No. 36 Tahun 2023 mengenai Peta Jalan Jaminan Sosial 2023-2024, pemerintah menargetkan peningkatan kuota peserta PBI JKN menjadi 113 juta orang di tahun 2024.

"Tentunya target kepesertaan PBI tersebut harus diimplementasikan agar kelas menengah yang turun tersebut dapat tetap mengakses Program JKN. Saya mendorong Pemerintah untuk melaksanakan Perpres No. 36 tahun 2023 dengan menaikkan kuota PBI dari 96,8 juta menjadi 113 juta orang," ujarnya.

Di samping itu, alokasi anggaran untuk PBI JKN selama ini sebesar Rp 48,78 Triliun. Namun, realisasi anggaran tersebut masih di bawah alokasi yang telah ditetapkan.

Dengan adanya penurunan jumlah kelas menengah, pemerintah seharusnya meningkatkan kuota PBI menjadi 113 juta orang, dengan alokasi anggaran yang disesuaikan menjadi Rp 56,85 Triliun.

"Dengan penambahan alokasi menjadi Rp 56,85 Triliun, diharapkan perlindungan jamsos kesehatan dapat menjamin kelompok kelas menengah yang berkurang tersebut," tutupnya.