Darmin: Jokowi bakal sanksi pemda yang tak ikuti formula upah

Aturan upah buruh yang dikeluarkan pemerintah bersifat mengikat.

2015-11-04 13:27:52

Presiden Jokowi

Pemerintah telah mengeluarkan formula perhitungan upah minimum regional (UMR). Namun, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak ingin menggunakan formula tersebut dan menetapkan UMR di atas perhitungan pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan, seluruh pemimpin daerah harus mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah. Menurut dia, kepala daerah yang tidak patuhi aturan tersebut akan diberi sanksi Presiden Joko Widodo.

"Tidak usah ditanya sanksinya apa. Karena itu aturan itu binding (mengikat). Sanksinya kami sampaikan ke Presiden, PP ini Presiden," ujar dia di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (4/11).

Pemerintah telah menetapkan formula upah buruh tahun depan. Pertumbuhan ekonomi dan inflasi jadi tambahan komponen penetapan upah buruh. Untuk itu, kata Darmin, Ahok harus mengikuti formula yang ditetapkan pemerintah.

"Formula mengatakan Rp 3,01 juta karena PP itu binding (mengikat). Peraturan Pemerintah itu bersifat mengikat secara nasional," pungkas dia.

(mdk/sau)