Demo di Istana, ribuan buruh desak Jokowi copot Menteri Hanif

Merdeka.com - Mediasi antara pihak Istana dengan perwakilan buruh soal PP No 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan yang baru saja diteken Presiden Jokowi berlangsung buntu. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dhakiri justru memberikan penjelasan berkelit-kelit dan tak dipahami buruh.

"Hanya di Indonesia bekerja masih miskin, upah tak mencukupi, itu yang tak dipahami menteri, maka rekomendasi kami Menaker Hanif dicopot secepat mungkin. Atau Pak Jokowi bakal mendapat perlawanan kita," kata Sekjen KSPI M Rusdi usai melakukan dialog dari dalam Istana, Jakarta, Jumat (30/10).

"Copot Hanif, menteri enggak becus," teriak massa buruh.

Dalam mediasi di dalam Istana, pemerintah diwakili Mensesneg Pratikno, Menaker Hanif Dhakiri dan Deputi Kantor Staf Presiden Eko. Pemerintah tetap bersikukuh tak akan mencabut PP No 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.

Justru, jelas Rusdi, Menaker Hanif Dhakiri mengklaim jika PP No 78 tersebut merupakan peraturan yang memihak pada kaum buruh. Buruh minta Jokowi segera mencopot menteri asal Partai Kebangkitan Bangsa ini.

"Menaker justru menjawab PP ini sangat bagus bagi buruh Indonesia, menteri ini tak ngerti. Tak mungkin buruh melakukan perlawanan, kita akan lakukan aksi sampai menang," jelasnya dengan lantang.

"Malam ini kami akan bertahan sampai Pak Jokowi memberi mandat yang ada di sini membatalkan atau mencabut PP ini, apapun resikonya. Lebih baik kita menderita sehari daripada menderita setiap tahunnya. Kalau mereka punya hati, cabut PP kalau tak mencabut pemerintah bagian dari pengusaha hitam," imbuhnya.

Untuk diketahui, pantauan di lokasi massa buruh masih tetap bertahan di depan Istana walaupun deadline izin melakukan unjuk rasa hingga pukul 18.00 WIB. Massa buruh duduk serta membuat barikade dan memadati badan Jalan Merdeka Barat.

Mobil water canon pun sudah diarahkan ke massa pendemo untuk membubarkan. Polisi juga tampak bersiaga untuk berjaga-jaga mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan.