Cerita Sri Mulyani, ciptakan kebijakan adil bagi usaha konvensional dan digital
Menteri Keuangan Sri Mulyani, mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya untuk menciptakan kebijakan yang menguntungkan baik bagi pelaku digital ekonomi maupun pelaku bisnis konvensional. Hal ini penting, sebab setiap pelaku usaha perlu mendapatkan perlindungan agar usahanya tak gulung tikar.
Menteri Keuangan Sri Mulyani, mengatakan pemerintah terus berupaya untuk menciptakan kebijakan yang menguntungkan baik bagi pelaku digital ekonomi maupun pelaku bisnis konvensional. Hal ini penting, sebab setiap pelaku usaha perlu mendapatkan perlindungan agar usahanya tak gulung tikar.
Dia mengisahkan bahwa dalam proses membuat kebijakan, Pemerintah selalu meminta pendapat dari pelaku usaha. Dia mengakui bahwa kerap berhadapan dengan keluhan-keluhan pengusaha baik pelaku bisnis digital maupun bisnis konvensional.
"Mereka juga complain ke saya. Ada yang gerai (jualan offline), saya jual ibu minta PPn dibayar, PPh dibayar. Online omzetnya segitu, ibu enggak pungut. Mana level of playing field-nya Bu," ujarnya di Jakarta, Sabtu (29/9).
"Waktu saya ngundang yang online, mereka bilang Bu saya masih baru, masih bayi banget. Jangan diutak-atik dulu dengan pajak. Nanti kita mati loh Bu," lanjut dia.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menegaskan pemerintah selalu berupaya untuk menyerap semua aspirasi pelaku usaha. Hal ini demi terciptanya regulasi yang tidak berat sebelah.
"Pemerintah harus mengcreate keadilan. Keadilan buat siapa ini. Bagaimana menciptakan persaingan yang sehat tapi di sisi lain mentransformasikan ekonomi. Kalau bisa korbannya sesedikit mungkin tapi benefit sebanyak mungkin," tandasnya.
Baca juga:
Kemenkeu alokasikan Rp 560 miliar untuk penanganan bencana Donggala dan Palu
Punya potensi besar, Sri Mulyani ajak milenial kembangkan ekonomi digital
Fadli Zon sebut divestasi 51 persen saham Freeport hanya pencitraan
Inalum resmi miliki 51 persen saham Freeport, menkeu girang penerimaan meningkat
Jonan: Inalum sah miliki saham Freeport usai bayar Rp 56 triliun
Sri Mulyani soal kasus SNP Finance: Kita sudah koordinasi sama OJK
Jurus pemerintah Jokowi kembangkan sektor pariwisata jadi andalan sejak krisis 1998