Cegah PHK, Asosiasi bauksit minta pemerintah cabut larangan ekspor

Pelarangan membuat sedikitnya 51 pertambangan bauksit kolaps dan pemecatan sekitar 40 ribu pekerja.

2016-03-16 14:04:43

Tambang

Asosiasi PengusahaBauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I) meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan pelaranganekspor mineral mentah. Sebab, pelarangan itu membuat sedikitnya 51 pertambangan bauksit kolaps dan pemecatan sekitar 40 ribu pekerja.

Hal tersebut dikatakan Ketua Umum APB3I Erry Sofyan, Jakarta, Rabu (16/3).

Dia mengakui perusahaannya sudah lebih dari dua tahun tak beroperasi. Ini memaksanya memberhentikan 1.300 karyawan dan memutus banyak kerja sama dengan kontraktor.

"Sudah genap 2 tahun 3 bulan saya menganggur karena tidak ada kegiatan industri."

Menurutnya, tak ada pasal dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara melarang ekspor mineral mentah. Pun, mewajibkan pembangunan smelter.

"Padahal di dalam PP Nomor 3 Tahun 2010 Pasal 84 ayat 3 dan 4 yang sampai saat ini masih berlaku, dinyatakan bahwa pemegang Izin Usaha Pertambangan dapat melakukan ekspor hasil tambangnya," ujarnya.

Di sisi lain, lanjutnya, pelarangan ekspor juga membuat buyar kerja sama dengan investor asing. RUSAL, produsen aluminium raksasa Rusia, batal investasi di Indonesia.

"Rusia MoU dengan PT Aneka Tambang pada 2007 dan PT Arbaya 2014 tidak pernah terealisasi," tuturnya.

Potensi penerimaan negara yang hilang akibat kebijakan tersebut diperkirakan sebesar USD 17,6 triliun. "Kami membayar pajak Rp 4,1 triliun per tahun, Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp 0,6 triliun per tahun."

(mdk/yud)