Cara pemerintah Jokowi permudah izin investasi dan genjot kemudahan usaha RI

Salah satu arahan Jokowi untuk menggenjot kemudahan usaha adalah mempermudah masalah perizinan. Pemerintah daerah diminta untuk menerapkan sistem perizinan online atau online single submission.

2018-01-23 17:27:22

Investasi

Presiden Joko Widodo menggelar rapat kerja pemerintah membahas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Di Daerah di Istana Negara, Jakarta. Seluruh kepala daerah dan menteri kabinet kerja hadir dalam rapat ini.

Salah satu arahan Jokowi untuk menggenjot kemudahan usaha adalah mempermudah masalah perizinan. Pemerintah daerah diminta untuk menerapkan sistem perizinan online atau online single submission.

"Sebenarnya itu satu dasar yang cukup baik. Cuma nanti memang harus online single submission (oss), sistem ya untuk bisa mengetahui. Ini kan bukan hanya provinsi. Di provinsi selesai, di kabupaten belum tentu selesai. Tetap saja itu hambatan-hambatan," ucap Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar usai rapat.

Menurutnya, pemerintah harus membuat Satuan Tugas (Satgas) memantau hambatan di perizinan usaha atau investasi. Satgas ini nantinya bisa memantau langsung proses perizinan di kabupaten. "Seperti misalkan pertambangan, izinnya dari provinsi, tetapi Amdal dari kabupaten, pengawasan di pusat. Ini yang membuat kita harus berpadu. Jadi sistem oss ini menjadi sangat penting."

Dalam pandangan Demiz, sistem online single submission ini bisa menjadi salah satu solusi masalah perizinan di daerah. Pemerintah pusat bisa memantau langsung perizinan di bawah. "Adanya oss ini bisa dipantau oleh berbagai pihak, mulai dari kabupaten/kota, lembaga, kementerian, juga provinsi."

Disinggung mengenai Perdaturan Daerah (Perda) yang menghambat izin, Demiz mengaku siap mencabut atau mengevaluasi aturan tersebut. "Kalau perlu dicabut.
Tidak ada masalah. Selama tidak cocok, tidak sesuai, hapus saja."

Namun demikian, Demiz menegaskan bahwa mempercepat proses perizinan bukan berarti mengabaikan kehati-hatian.

(mdk/idr)