Curhatan Bos Bappenas soal infrastruktur RI tertinggal sejak krisis 98

Merdeka.com - Pemerintah masih terus melakukan pembangunan infrastruktur guna meningkatkan perekonomian Indonesia. Tak hanya itu, pembangunan yang secara masif ini untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dengan negara-negara lain.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan kontribusi infrastruktur terhadap produk domestik bruto (PDB) masih kecil. Terlebih sejak krisis ekonomi di tahun 1998 yang membuat kontribusi infrastruktur terhadap PDB baru mencapai 38 persen hingga saat ini.

Angka ini masih jauh tertinggal dari negara-negara maju seperti Jepang mencapai di atas 100 persen atau lebih besar daripada PDB. Sementara China sudah hampir 80 persen dan Amerika Serikat sekitar 75-76 persen.

"Indonesia di tahun 2012 dan mungkin tidak jauh beda di pada hari ini kondisinya masih 32 persen di bawah standar global," kata Bambang dalam acara Proyek Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) Day 2018, di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta, Kamis (18/1).

Dia menjelaskan, infrastruktur di Indonesia pernah mengalami masa kejayaan di zaman orde baru sebelum krisis 1998, dengan kontribusi infrastruktur terhadap PDB mencapai 49 persen atau hampir separuh dari PDB negara.

"Tapi gara-gara krisis 1998 collapse semua, sebagian collapse betulan karena keuangannya collapse dengan krisis, sebagian lagi menjadi one prestasi karena penunjukan pemegang konsesi berbau KKN," ujarnya.

Apabila pertumbuhan infrastruktur tidak bisa mengikuti pertumbuhan PDB, hal tersebut akan menghambat pertumbuhan roda ekonomi. Jika tidak dikelola dengan baik, infrastruktur bukan menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi namun akan berbalik menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi.

"Yang kita khawatir nanti, pertumbuhan di Indonesia tidak akan sustainable dan tidak akan lebih cepat kalau infrastruktur tidak dibenahi," jelas Bambang.

Sayangnya, APBN tidak cukup untuk membiayai seluruh pembangunan infrastruktur. Pemerintah harus memutar otak mencari dana untuk proyek pembangunan infrastruktur salah satunya dengan cara menggaet swasta melalui program PINA.

Kebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur dari 2015-2019 menjadi Rp 4,769 triliun. APBN maupun APBD hanya mampu membiayai 41,3 persen (Rp 1.951,3 triliun), BUMN 22,2 persen (Rp 2.817,7 triliun) dan sisanya 36,5 persen (Rp 1.751,5 triliun) adalah partisipasi swasta.

"Tapi jangan lupa bahwa uang modal tentunya dibutuhkan tapi tidak serta merta bisa langsung mendorong langsung kemajuan perekonomian. Dia hanya bisa dioptimalkan kalau ada environment yang mendukung. Dan salah satu environment yang mendukung mengalirnya uang atau modal ke suatu negara dan kemudian memberikan dampak kepada perekonomian adalah melalui Infrastruktur," tandasnya.