BPH Migas temukan kelangkaan Premium di Riau dan Lampung

BPH Migas menemukan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium yang terjadi di hampir semua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Provinsi Bandar Lampung dan Riau. Selain itu, harga BBM jenis lain yang non subsidi, yaitu Pertalite dan Pertamax mengalami peningkatan.

2018-03-07 15:34:58

BPH migas

Badan Pengelola Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) menemukan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium yang terjadi di hampir semua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Provinsi Bandar Lampung dan Riau.

"Yang bergejolak misal di Pekanbaru Riau, malah ada demo di sana karena premium sulit sekali didapat. Kedua, pertalite mahal dibanding di provinsi Sumatera Barat atau Sumatera Utara," kata Direktur BBM BPH Migas, Hendry Ahmad dalam acara konferensi pers di kantornya, Rabu (7/3).

Hendry mengatakan pihaknya telah berbicara dengan Pertamina terkait kelangkaan premium tersebut. Pertamina diminta untuk tidak mengurangi pasokan premium ke daerah-daerah penugasan di luar Jawa, Madura, dan Bali (Jamali).

"Ini juga tidak terlepas, dan kita sudah bicara dengan Pertamina akan ke Pekanbaru untuk mengevaluasi dari kebijakan penyaluran premium di Pekanbaru. Jadi kami pada prinsipnya, tidak mau kuota yang ditetapkan masing-masing kabupaten kota di Provinsi Riau itu tidak disalurkan," ujarnya.

Selain di Riau, kelangkaan premium juga terjadi di Lampung. Kelangkaan premium ini diiringi dengan mahalnya harga BBM jenis lain yang non subsidi, yaitu Pertalite dan Pertamax, akibat penerapan Pembayaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) lebih tinggi yaitu sekitar 10 persen sementara provinsi tetangga hanya 5 persen.

"Demikian juga di Lampung terjadi kelangkaan. Ini yang kami sejalankan kepada Pertamina. Pelaksana atau bagian operasional Pertamina di daerah tentunya harus sama dengan apa yang sudah diputuskan di pusat. Ini kita sudah bicarakan dengan Pemprov Riau dan sudah sepakat untuk mengevaluasi besaran PBBKB yang akan diterapkan untuk produk nonsubsidi, termasuk pertalite."

(mdk/azz)