Bos Whoosh Sambangi Kantor Menko Airlangga, Ini Agenda yang Dibahas
Dirut PT Kereta Cepat Indonesia China, Dwiyana Slamet Riyadi, bertemu dengan Menko Airlangga untuk menyampaikan informasi terkini tentang kinerja Whoosh.
Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), yang mengelola Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau dikenal dengan nama Whoosh, Dwiyana Slamet Riyadi, mengunjungi Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kedatangannya adalah untuk bertemu dengan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto.
Dwiyana tiba di lokasi sekitar pukul 15.24 WIB dan sebelum menuju ke ruang rapat, ia memberikan sedikit penjelasan mengenai tujuan kunjungannya. "Cuman update biasa soal KCIC," ungkap Dwiyana saat berada di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, pada hari Senin, 17 November 2025.
Setelah sekitar satu jam, Menko Airlangga yang juga berada di lokasi bersiap untuk meninggalkan kantornya, tetapi tidak banyak memberikan keterangan mengenai pertemuannya dengan Direktur KCIC tersebut.
"Bersama KCIC pertemuan teknis. (Pembahasannya soal apa?) Teknis, belum kita selesaikan pembahasannya," jawab Airlangga singkat. Pada hari yang sama, sejumlah tokoh juga hadir di Kantor Kemenko Perekonomian untuk bertemu dengan Airlangga, termasuk Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, dan Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani.
Tidak ingin memberatkan anggaran negara
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa ia tidak ingin anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) terbebani oleh utang dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang dikenal dengan nama Whoosh dan dikelola oleh konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Ia kemudian memberikan kepercayaan kepada Danantara untuk menangani tanggung jawab utang Whoosh, yang juga mengawasi beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang terlibat dalam proyek tersebut.
Purbaya menyatakan, "KCIC di bawah Danantara kan? Kalau di bawah Danantara, mereka sudah memiliki manajemen sendiri dan dividen yang rata-rata bisa mencapai Rp 80 triliun atau lebih setiap tahun."
Ia menambahkan, "Seharusnya mereka mengelola dari situ, jangan membebankan kita lagi. Karena jika tidak, semua akan kembali kepada kita. Jadi, jangan hanya jika enak swasta, tetapi jika tidak enak, pemerintah yang harus mengurusnya," ungkapnya dalam sambungan video pada acara Media Gathering APBN 2026 di Bogor, beberapa waktu lalu.
Berhasil mengumpulkan utang sebesar Rp 116 triliun
Proyek kereta cepat Whoosh memiliki utang sebesar USD 7,3 miliar, setara dengan Rp 116 triliun. Meskipun demikian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan bahwa utang tersebut tidak akan berdampak pada operasional kereta api lainnya.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api DJKA Kemenhub, Arif Anwar, menegaskan bahwa utang Whoosh tidak akan memengaruhi layanan kereta api yang mendapatkan dukungan dalam bentuk Public Service Obligation (PSO) atau subsidi. Contohnya adalah kereta rel listrik (KRL) yang menerima PSO, sehingga tarifnya lebih terjangkau dibandingkan dengan harga keekonomian.
"Terkait dengan kereta cepat apakah berpengaruh terhadap PSO, saya rasa enggak ya," ungkap Arif di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, beberapa waktu yang lalu.
Hal ini disebabkan karena pemerintah tidak mengalokasikan anggaran untuk operasional kereta cepat Whoosh, yang sepenuhnya dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) melalui skema business to business (B2B).
"Kereta cepat ini B2B KCIC, jadi enggak ada sangkut pautnya dengan PSO. Karena kita enggak memberikan subsidi untuk kereta cepat," tegas Arif.