Bos Kadin dukung keputusan Jokowi bandara diserahkan ke swasta

Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin), Rosan Roeslani memandang, dengan menyerahkan bandara ke swasta maka pemerintah akan menjadi lebih fokus untuk pembangunan infrastruktur di daerah yang secara bisnis kurang menguntungkan.

2018-02-02 19:16:06

KADIN

Pemerintah berencana untuk menyerahkan sejumlah bandara di Indonesia untuk dikelola oleh swasta. Hal ini juga disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan ketika bertemu dengan Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin), Rosan Roeslani.

Rosan memandang, dengan menyerahkan bandara ke swasta maka pemerintah akan menjadi lebih fokus untuk pembangunan infrastruktur di daerah yang secara bisnis kurang menguntungkan.

"Tadi juga bicara (soal penyerahan bandara ke swasta). Dana APBN akan lebih diutamakan untuk pembangunan di daerah yang secara bisnis belum memungkinkan. Itu akan mendorong partisipasi dari dunia swasta," ungkapnya usai menemui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman di Kemenko Maritim, Jakarta, (2/2).

Selain itu, Rosan pun menyampaikan dengan adanya penyerahan bandara bukan berarti bahwa aset yang diserahkan sepenuhnya kepada swasta. "Kan bukan selamanya. 30 tahun nanti kembali ke negara juga. Jadi hal itu yang disampaikan. ujung-ujungnya akan kembali ke pemerintah juga kok," kata dia.

Meski demikian, dia mengaku belum dapat berbicara banyak terkait bandara mana saja yang bakal diserahkan serta pihak mana yang akan mengelola. "Ini belum diomongin berapa. Akan dilihat. Kan lagi dilist dulu. Nanti ada masukan juga dari Kadin mengenai ini," tandasnya.

Diketahui sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa Presiden Jokowi meminta sejumlah bandara di Indonesia diserahkan kepada swasta.

"Saya kemarin dipanggil jam 11 pagi oleh Presiden, katanya 'Itu lapangan terbang, Pak Luhut, kasihin saja. Seperti Silangit, Jakarta, Bangka Belitung, kasih privatisasi saja. Siapa yang masuk, asal hitungannya jelas'," katanya dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Pagu Kebutuhan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perhubungan 2019 di Jakarta, Kamis (1/2).

(mdk/azz)