Bos BKPM: Terlalu lembek pada Google, tak adil untuk pengusaha lokal
Bos BKPM: Terlalu lembek pada Google, tak adil untuk pengusaha lokal. Thomas meminta Ditjen Pajak mencari solusi menguntungkan semua pihak. Sebab, jika terlalu lembek, pemerintah tidak adil terhadap perusahaan multinasional yang telah jadi Badan Usaha Tetap. Jika terlalu keras, dikhawatirkan merusak iklim investasi.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Trikasih Lembong, memberi saran kepada Direktorat Jenderal Pajak yang tengah mengejar Google agar mau menaati membayar pajak. Mantan menteri perdagangan ini meminta Ditjen Pajak mencari solusi yang menguntungkan semua pihak.
"Saya kira kuncinya adalah keseimbangan, kita tentunya harus menargetkan suatu hasil akhir yang fair. Jadi tidak terlalu gencar tapi juga tidak terlalu soft," katanya saat ditemui di Gedung BKPM, Jakarta, Selasa (20/9).
Thomas mengatakan jika terlalu lembek, pemerintah tidak adil terhadap perusahaan multinasional yang telah jadi Badan Usaha Tetap (BUT). Hal itu juga berdampak kecemburuan terhadap pelaku usaha lokal.
"Kalau terlalu soft mungkin tidak adil bagi pelaku domestik yang diwajibkan bayar (pajak) 100 persen," ujarnya.
Sedangkan, jika pemerintah terlalu keras mengejar pajak Google, dikhawatirkan merusak iklim investasi. Pada akhirnya dikhawatirkan membuat investor asing akan kabur ke negara lain.
"Tapi kalau terlalu keras kita harus sadar realita persaingan regional. Kita juga inginkan investasi dari semua perusahaan digital ini tidak terbatas Google tapi juga Facebook hingga Apple," tuturnya.
Baca juga:
Sejarah panjang Google mengelak pajak dengan kedok 'kapitalisme'
Belajar dari India, Ditjen Pajak tak beri keringanan untuk Google
Selain Indonesia, ini 5 negara ngos-ngosan kejar pajak Google
Menjerat Google agar mau bayar pajak
Soal Google ogah bayar pajak jadi perhatian KPPU
Bos BKPM: Inggris juga 'ngos-ngosan' kejar pajak Google
5 Ancaman Indonesia atas perilaku Google tak bayar pajak