BJB Sebar Dividen Rp900 Miliar untuk Tahun Buku 2025, Setara Rp85,54 per Lembar Saham

Kenaikan dividen ini merupakan salah satu hasil krusial dari rapat selain perombakan pengurus.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) Tbk resmi memutuskan pembagian dividen sebesar Rp900 miliar untuk tahun buku 2025, angka yang mencatat kenaikan signifikan dibandingkan perolehan tahun sebelumnya.

Keputusan tersebut ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang berlangsung di Gedung Pakuan, Bandung dan yang menjadi sinyal positif bagi para investor di tengah penguatan struktur manajemen baru perseroan.

"Total Rp900 miliar, ini ada kenaikan dari tahun sebelumnya Rp860 miliar, alhamdulillah semua pemegang saham 'happy'," ujar Direktur Utama Bank BJB Ayi Subarna usai pelaksanaan RUPST dikutip dari Antara, Rabu (29/4).

Di lokasi yang sama, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi selaku pemegang saham pengendali, mengonfirmasi bahwa target pembagian dividen tersebut mencakup seluruh pemilik saham, baik seri A maupun seri B.

Menurutnya, kenaikan dividen ini merupakan salah satu hasil krusial dari rapat selain perombakan pengurus. "Keputusannya pertama dividen pemegang saham mengalami kenaikan, ditargetkan Rp900 miliar dividen bisa diterima pada pemegang saham," kata Dedi.

Setidaknya, ada tujuh agenda utama telah disusun untuk dibahas dan diputuskan dalam RUPST kali ini. Keputusan ini mencakup persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2025.

Dengan persetujuan ini, pemegang saham memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Komisaris atas kinerja yang dijalankan selama tahun 2025.

Selanjutnya yaitu penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025 termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2025, yakni sebesar 900 miliar rupiah atau setara Rp85,54 per lembar saham. Kebijakan dividen tersebut menjadi bukti komitmen bank bjb memberikan nilai tambah bagi pemegang saham.

Agenda ketiga mengenai persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2025. Dewan Komisaris akan diberi kewenangan menunjuk auditor independen yang memenuhi kualifikasi, memiliki izin resmi, dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Agenda keempat menyangkut pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) bank bjb. Rencana ini merupakan bagian dari sistem mitigasi risiko untuk menjawab berbagai tantangan ekonomi makro dan menjaga kesinambungan operasional perusahaan dalam jangka panjang.

Selanjutnya, agenda kelima berisi perubahan anggaran dasar perseroan sehubungan dengan telah ditunjuknya bank bjb sebagai perusahaan induk konglomerasi keuangan atau PIKK.