BI proyeksi pertumbuhan 2016 bergeser ke 5,4 persen

Sepanjang tahun ini investasi pemerintah dan swasta akan jauh lebih baik ketimbang di 2015.

2016-02-18 19:11:07

Pertumbuhan Ekonomi

Bank Indonesia (BI) memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bergeser ke level 5,4 persen atau lebih tinggi dibandingkan dengan estimasi sebelumnya di angka 5,3 persen. Alasannya, sepanjang tahun ini investasi pemerintah dan swasta akan jauh lebih baik ketimbang di 2015.

"Kalau sebelumnya (perkiraan) pertumbuhan ekonomi 2016 di batas bawah, saat ini mulai ke tengah. Kami melihat peran pemerintah di sini, terkait konsumsi, investasi dan infrastruktur. Namun, ekspor dan impor masih akan ada kontraksi," ujar Gubernur BI, Agus Martowardojo, di Gedung BI Jakarta, Kamis (18/2).

Menurutnya, momentum pertumbuhan ekonomi yang terjadi sejak kuartal III-2015 terus berlanjut ke kuartal keempat, akibat dorongan pengeluaran pemerintah. Di mana pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2015 tercatat 5,04 persen (yoy) atau lebih tinggi dari kuartal sebelumnya sebesar 4,74 persen.

"Peningkatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2015 antara lain didorong oleh peran pemerintah, baik dalam bentuk konsumsi pemerintah maupun investasi infrastruktur, serta penyelenggaraan Pilkada," jelas dia.

Di sisi lain, jelas dia, peran sektor swasta masih terbatas, tercermin dari konsumsi rumah tangga dan investasi nonbangunan yang belum kuat. "Dari sisi eksternal, ekspor masih menurun seiring pemulihan ekonomi global yang berjalan lambat dan harga komoditas yang terus turun," ungkapnya.

Secara sektoral, pertumbuhan ekonomi juga belum merata dan lebih ditopang oleh sektor konstruksi terkait infrastruktur serta sektor jasa. "Pertumbuhan ekonomi 2016 diperkirakan akan lebih tinggi, yaitu tumbuh pada kisaran 5,2-5,6 persen secara tahunan," tegas dia.

Dia meyatakan, pertumbuhan ekonomi 2016 akan ditopang stimulus fiskal, khususnya realisasi pembangunan proyek infrastruktur. Sementara itu, investasi swasta diharapkan akan meningkat, seiring dengan dampak paket kebijakan pemerintah dan pemanfaatan ruang pelonggaraan moneter.

(mdk/bim)