Bappenas butuh Rp 7 miliar lakukan kajian pemindahan Ibu Kota

Bappenas butuh Rp 7 miliar lakukan kajian pemindahan Ibu Kota. Anggaran ini diajukan dalam penambahan anggaran Bappenas sebesar Rp 26 miliar untuk penugasan khusus 2017. Selain usul penambahan, Menteri Bambang juga mengajukan pemangkasan anggaran sebesar Rp 49 miliar.

2017-07-11 18:54:33

Ibu Kota Pindah

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menggelar rapat kerja bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Dalam rapat tersebut, Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro mengajukan tambahan anggaran Rp 26 miliar untuk penugasan khusus 2017.

Rincian ialah sebesar Rp 7 miliar untuk kajian cepat rencana pemindahan ibu kota negara. Rp 7 miliar untuk implementasi PP Nomor 17 Tahun 2017 seperti penyempurnaan sistem aplikasi perencanaan dan informasi kinerja anggaran (KRISNA).

Rp 5 miliar untuk dukungan fasilitas KRISNA melalui peningkatan layanan dukungan operasional. Serta, Rp 7 miliar untuk peningkatan hubungan kerja sama internasional.

"Mudah-mudahan usulan tambahan Rp 26 miliar untuk beberapa hal yang sifatnya urgent bisa didukung," ujar Menteri Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/7).

Selain usul penambahan, Menteri Bambang juga mengajukan pemangkasan anggaran sebesar Rp 49 miliar. Menteri Bambang menjelaskan, penghematan PPN/Bappenas diutamakan pada perjalanan dinas dan paket meeting, honorarium tim kegiatan, belanja operasional, perkantoran, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja operasional dan non operasional lainnya.

"Dampaknya, kujungan-kunjungan pemantauan dan evaluasi ke daerah dikurangi. Kegiatan tersebut tetap dilakukan melalui mekanisme monitoring secara on-line. Kegiatan rapat koordinasi internal maupun lintas K/L dikurangi," katanya.

Rapat koordinasi, lanjutnya, tetap dilakukan antara lain melalui pemanfaatan IT yang maksimal. Sementara belanja operasional seperti pemeliharaan gedung kantor berkurang dan diutamakan untuk mendukung suasana kerja yang kondusif.

Usulan ini disetujui oleh seluruh peserta rapat dan sudah diketok palu.

(mdk/bim)