Bapanas Ungkap Biang Kerok Realisasi Beras SPHP Baru Capai 29% dari Target Nasional
Hingga 4 Oktober 2025, realisasi penyaluran baru mencapai 438.500 ton atau sekitar 29,24% dari total target yang ditetapkan pemerintah.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) melaporkan bahwa penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sepanjang tahun 2025 masih relatif rendah dibandingkan target nasional.
Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Bapanas, Nita Yulianis menyampaikan hingga 4 Oktober 2025, realisasi penyaluran baru mencapai 438.500 ton atau sekitar 29,24% dari total target yang ditetapkan pemerintah.
"Kami sampaikan juga realisasi penyaluran SPHP Beras Tahun 2025 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2025 dengan total penyaluran sebesar 438.500 ton atau setara 29,24% dari total target," kata Nita dalam Rapat Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2025, Senin (6/10).
Penyebab Realisasi Rendah
Nita menjelaskan bahwa rendahnya serapan SPHP disebabkan oleh beberapa faktor di lapangan, antara lain penyesuaian harga dan dinamika pasokan di pasar.
"Badan Pangan Nasional tentunya bersama stakeholder terkait lainnya selalu berupaya menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan nasional melalui Gerakan Pangan Murah atau GPM," ujarnya.
Di sisi lain, stok beras nasional yang dikelola Perum Bulog masih cukup besar, yakni mencapai 3,84 juta ton. Dari jumlah tersebut, sekitar 1,45 juta ton atau 37,95% memiliki usia simpan lebih dari enam bulan, dan sekitar 29,99 ribu ton telah mengalami penurunan mutu.
Bapanas menegaskan bahwa kondisi ini masih dalam batas terkendali, dan seluruh beras yang mengalami penurunan kualitas akan melalui proses reprocessing sebelum disalurkan agar tetap aman dikonsumsi masyarakat.
"Beras yang mengalami turun mutu akan dilakukan reprocessing dalam rangka memperbaiki mutu beras tersebut ketika akan disalurkan," ujarnya.
Dampak GPM Terhadap Penjualan SPHP
Bapanas juga mengungkapkan adanya efek kompetisi harga di lapangan yang membuat penyaluran beras SPHP berjalan lambat. Program Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk TNI dan Polri, menawarkan beras dengan harga setara af gudang, sehingga menyulitkan mitra kios pangan seperti KDKMP dan RPK menjual SPHP dengan margin wajar.
"Mitra penyaluran kiosk pangan KDKMP dan RPK melaporkan terkait penurunan minat warga dalam membeli beras SPHP akibat GPM yang dilakukan oleh TNI Polri," ujarnya.
Ia menegaskan perlunya koordinasi lebih baik antar lembaga agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan yang justru menghambat tujuan utama stabilisasi harga pangan.
Realisasi Bantuan Beras
Adapun Bapanas mencatat penyaluran bantuan pangan beras sepanjang tahun 2025 hampir mencapai target. Hingga 3 Oktober 2025, realisasi penyaluran bantuan beras periode Juni - Juli telah mencapai 363.959 ton atau 99,57 persen dari total alokasi.
"Kami sampaikan realisasi penyaluran bantuan pangan beras tahun 2025. Alokasi Juni-Juli 2025 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2025 total penyaluran sebesar 363.959 ton atau 99,57 persen dengan realisasi unggah dokumen mencapai 98 persen dari total set dokumen penyaluran," ujar Nita.
Bantuan pangan beras merupakan bagian dari stimulus ekonomi pemerintah pada triwulan II tahun 2025, yang ditujukan untuk memperkuat daya beli masyarakat dan menjaga ketahanan pangan nasional.