Banyak kasus, pemerintah tunda impor beras dari Vietnam

Kementan dan Kemendag membenahi dulu seleksi importir yang kerap bermasalah.

2014-02-14 16:22:00

Impor Beras

Masyarakat akhir tahun lalu dihebohkan dengan kasus impor beras terlarang dari Vietnam. Di saat pemerintah mengklaim tidak mengimpor beras selama 2013, ternyata mencuat temuan beras impor, walaupun dalihnya untuk premium.

Kasus beras ini masih menggantung dan sedang di periksa jenis beras yang datang dari Negeri Paman Ho tersebut.

Belajar dari kejadian ini, Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementerian Pertanian, Emilia Harahap mengatakan untuk tahun ini pemerintah tidak akan mengimpor beras premium.

Hal ini dilakukan karena kasus pendatangan pangan pokok asal Vietnam masih dalam proses. Kementan mengaku belum mengeluarkan rekomendasi terhadap total kebutuhan beras premium setahun ke depan.

"2014 kita tunda dulu dan kita sudah diskusi dengan Kemendag juga. Semua di benahi dulu, impotirnya yang mana dulu. Kita koordinasi terus dan kita tunda dulu," ucap Emilia di kantornya, Jakarta, Jumat (14/2).

Jenis beras premium yang tidak akan diimpor dulu adalah Thai Hom Mali, Japonica serta Basmati. Emilia tidak menyebut sampai kapan impor ini akan distop. Beras-beras semacam itu biasanya untuk konsumen tertentu, misalnya orang asing, industri atau penderita diabetes.

"Kita harapkan secepatnya (keluar rekomendasi), jangan sampai ada industri atau restoran yang terganggu," kata Emilia.

Kementerian Perdagangan belum lama mengaku yakin tak melakukan pelanggaran soal impor 16.900 ton beras impor asal Vietnam tahun lalu, karena sudah sesuai prosedur. Belum tuntas masalah yang bermula dari laporan pedagang Cipinang itu, muncul kasus baru.

Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan malah menemukan temuan anyar yang berpotensi melanggar. Modusnya, importir mengajukan izin impor beras Thai Hom Mali dari Thailand dengan kode pabean 1006.30.40.00, tetapi yang datang justru beras wangi Vietnam seharusnya memakai pos tarif 1006.30.99.00.

Beras yang bermasalah karena beda antara izin dan realisasi ini sejumlah melampaui 800 ton. Ada tiga importir yang tercatat bermasalah, yakni CV PS (mendatangkan 200 ton), CV KFI (400 ton), dan PT TML (200 ton).

(mdk/ard)