Banyak BUMN bisa kelola tambang Freeport dan beri untung lebih besar

Banyak BUMN bisa kelola tambang Freeport dan beri untung lebih besar. Seknas Jokowi akan mendukung penuh langkah pemerintah menghentikan sikap arogansi Freeport selama ini. Termasuk soal pemberian divestasi 51 persen kepada negara. Aturan divestasi dinilai akan menempatkan negara sebagai penguasa tambang sebenarnya.

2017-02-27 15:50:40

Freeport

Pemerintah tidak membuka jalan lain bagi PT Freeport Indonesia untuk melanjutkan produksinya, selain tunduk pada peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, baik masyarakat maupun lembaga organisasi.

Sekretariat Nasional Jaringan Organisasi dan Komunitas Warga Indonesia (Seknas Jokowi), Muhammad Yamin, yakin apabila Freeport melepas tambang di Papua, banyak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bisa menjalankan perusahaan tersebut. Pengelolaan oleh BUMN juga akan memberi keuntungan yang lebih besar bagi negara.

"Kalau mereka tidak mau ikut aturan dan berhenti beroperasi, banyak kok BUMN kita yang siap kelola. Mereka lebih baik lagi, bisa kasih keuntungan yang lebih besar bagi negara," ungkapnya di Hotel Morrissey, Jakarta, Senin (27/2).

Dia mengatakan akan mendukung penuh langkah pemerintah menghentikan sikap arogansi Freeport selama ini. Termasuk soal pemberian divestasi 51 persen kepada negara.

"Kita mendukung pemerintah untuk divestasi 51 persen itu dan aturan lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena masyarakat sipil dan masyarakat Papua, perlu mendapat perhatian," ujar Yamin.

Peraturan yang dibuat oleh pemerintah dengan divestasi 51 persen, dinilai akan menempatkan negara sebagai penguasa tambang sebenarnya. Selama ini, Freeport menempatkan dirinya sebagai pemilik tambang dan sejajar dengan pemerintah.

"Kami rasa dengan KK menjadi IUPK, divestasi 51 persen, semakin memperjelas kedudukan Freeport sebenarnya. Bahwa mereka tidak sejajar dengan negara Indonesia. Tapi mereka sebagai partner bisnis negara kita," ujar Yamin.

(mdk/bim)