Bahlil Ungkap Alasan Pemerintah Belum Naikkan Harga BBM Subsidi
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah lebih memilih mencari sumber pendanaan alternatif daripada menaikkan harga BBM subsidi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memberikan penjelasan mengenai keputusan pemerintah untuk tetap mempertahankan harga BBM subsidi meskipun harga minyak mentah dunia mengalami lonjakan yang signifikan. Ia menyatakan bahwa langkah ini diambil demi melindungi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah yang sangat bergantung pada BBM bersubsidi.
Menurut Bahlil, ada usulan untuk menaikkan harga BBM ketika harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) melonjak tajam, bahkan sempat mencapai US$ 119 per barel. Namun, dalam diskusi bersama Presiden Prabowo Subianto dan Kementerian Keuangan, pemerintah memutuskan untuk mencari sumber pendanaan alternatif agar harga BBM subsidi tetap stabil.
"Saya berpandangan masyarakat kecil harus tetap dilindungi dalam kondisi seperti ini. Karena itu BBM subsidi jangan dinaikkan," kata Bahlil dalam Energy Forum di Hotel Borobudur, Kamis (25/6/2026).
Ia juga menjelaskan bahwa ketika ICP berada pada level US$ 70 per barel, diperkirakan pendapatan negara dari sektor migas mencapai sekitar US$ 10,8 miliar. Jika harga minyak naik menjadi US$ 100 per barel, pendapatan negara berpotensi meningkat menjadi sekitar US$ 17,6 miliar.
Dengan demikian, terdapat tambahan penerimaan sekitar US$ 7 miliar atau setara lebih dari Rp 120 triliun yang dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan subsidi energi yang meningkat. Keputusan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok yang paling rentan terhadap perubahan harga energi.
Royalti Minerba
Pemerintah tidak hanya bergantung pada peningkatan penerimaan dari sektor migas, tetapi juga berupaya untuk meningkatkan pendapatan negara melalui sektor mineral dan batu bara. Ini termasuk penyesuaian tarif royalti yang diharapkan dapat memberikan tambahan penerimaan sekitar Rp 30 triliun hingga Rp 35 triliun.
"Dari situ sebagian besar kebutuhan tambahan subsidi bisa ditutup. Sisanya dilakukan melalui efisiensi pada pos lain," ujar Bahlil.
Ia menekankan bahwa polemik yang muncul di masyarakat terkait kenaikan harga BBM perlu dipahami secara menyeluruh. Menurut Bahlil, yang mengalami penyesuaian harga adalah BBM nonsubsidi dengan angka oktan tinggi, seperti RON 92, RON 95, dan RON 98. Di sisi lain, BBM subsidi yang digunakan oleh masyarakat luas tetap dipertahankan. Bahlil menambahkan bahwa sekitar 80% konsumsi BBM nasional saat ini masih mendapatkan dukungan subsidi dari pemerintah.
BBM subsidi ini juga digunakan untuk sektor transportasi umum dan logistik guna menjaga stabilitas harga barang.
"Yang tidak naik adalah BBM subsidi. Pemerintah tetap menjaga agar masyarakat yang berhak menerima subsidi tetap terlindungi dan biaya distribusi barang tidak meningkat," katanya. Bahlil juga menegaskan bahwa kebijakan subsidi energi harus difokuskan pada kelompok masyarakat yang benar-benar memerlukan bantuan dari negara, sementara pengguna BBM nonsubsidi tidak menjadi target dari program tersebut.