Bahlil Tanggapi Pernyataan Menkeu Purbaya Soal Penyaluran Subsidi Energi
Menkeu Purbaya menekankan bahwa hingga 31 Agustus 2025, realisasi anggaran subsidi untuk barang-barang seperti BBM dan LPG 3 Kg telah mencapai Rp 218 triliun.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan tanggapan terhadap pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Purbaya sebelumnya mengangkat isu mengenai penggunaan anggaran subsidi untuk produk energi, termasuk BBM dan LPG 3 kg. Dalam kesempatan itu, Menkeu Purbaya meminta Bahlil untuk memanfaatkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) agar penyaluran subsidi lebih tepat sasaran, mengingat masih ada pihak yang tidak berhak yang menikmati subsidi tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah, bersama Badan Pusat Statistik (BPS), sedang memperkuat DTSEN. Dengan langkah ini, diharapkan penyaluran LPG 3 kg dapat lebih tepat sasaran.
"Jadi juga menyangkut subsidi tentang satu data itu, itu juga masih dalam proses pematangan ya. BPS itu kan kerjasama dengan tim di ESDM," ungkap Bahlil saat konferensi pers di Kantor BPH Migas, Jakarta, pada Kamis (2/10/2025).
Dalam rapat yang diadakan bersama Komisi XI DPR, Menkeu Purbaya juga menyoroti realisasi penggunaan anggaran subsidi yang mencapai Rp 218 triliun hingga 31 Agustus 2025 untuk beberapa produk, termasuk BBM dan LPG 3 Kg.
Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa penggunaan anggaran negara tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti nilai tukar Rupiah dan peningkatan konsumsi BBM subsidi.
"Hingga 31 Agustus 2025, realisasi subsidi dan kompensasi mencapai sekitar Rp218 triliun. Dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah Indonesia (ICP), depresiasi nilai tukar, dan pertumbuhan volume konsumsi barang bersubsidi," jelasnya.
Peningkatan realisasi subsidi mencapai 4,5%
Per 31 Agustus 2025, realisasi subsidi mengalami peningkatan sebesar 4,5 persen dibandingkan dengan catatan pada periode yang sama tahun lalu. Data yang diperoleh Purbaya menunjukkan adanya kenaikan dalam konsumsi barang yang mendapatkan subsidi.
Dia menyebutkan, "Termasuk bahan bakar minyak (BBM) yang naik 3,5 persen, LPG 3 Kg naik 3,6 persen, pelanggan listrik bersubsidi naik 3,8 persen, dan pupuk mengalami peningkatan sebesar 12,1 persen. Ini peningkatan yang terbesar." Purbaya juga menekankan bahwa situasi ini menunjukkan pentingnya subsidi sebagai alat untuk menjaga kestabilan harga serta daya beli masyarakat.
Namun, dia mengingatkan bahwa peningkatan volume subsidi ini perlu mendapatkan perhatian khusus agar penyaluran dapat dilakukan dengan lebih terkontrol dan tepat sasaran.
"Namun, peningkatan volume ini juga perlu perhatian agar penyaluran subsidi lebih terkendali dan lebih tepat sasaran," kata dia.
Telah digunakan sebesar Rp 218 triliun
Dalam hal anggaran, total subsidi dan kompensasi yang direncanakan untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp 498,8 triliun. Hingga tanggal 31 Agustus 2025, realisasi anggaran tersebut baru mencapai Rp 218 triliun, yang setara dengan sekitar 43,7 persen dari total pagu yang ditetapkan. Angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan total belanja subsidi yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2024. Pada tahun lalu, untuk alokasi yang sama, negara telah mengeluarkan Rp 434,3 triliun untuk penyaluran subsidi.
"Realisasi (per 31 Agustus 2025) ini menunjukan penyaluran subsidi yang berjalan sesuai dengan target anggaran. Meski pengawasan dan evaluasi tetap diperlukan untuk penyempurnaan efektivitas ke depan," seru Purbaya.