Aturan Baru Menteri Bahlil: Perbankan Wajib Biayai Proyek Hilirisasi
Kredit pembiayaan untuk hilirisasi ini didorong agar nilai tambah dari program prioritas tersebut tetap berputar di dalam negeri.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mewajibkan perbankan untuk ikut mendanai program hilirisasi yang jadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. Kewajiban ini didorong tak hanya untuk bank BUMN, tapi juga swasta.
Ketua Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi ini mengatakan, kredit pembiayaan untuk hilirisasi ini didorong agar nilai tambah dari program prioritas tersebut tetap berputar di dalam negeri.
"Kami sudah memulai, secara informal sudah kita komunikasikan. Mau tidak mau perbankan dalam negeri yang harus membiayai proyek hilirisasi," tegas Bahlil usai rapat perdana Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/1).
Kepada perbankan, dia pun menjanjikan proyek hilirisasi punya waktu balik modal (break even point) lebih cepat dibanding sektor konsumsi.
"Ngapain perbankan membiayai proyek konsumsi yang 9-10 tahun break even point. Kalau hilirisasi yang 6 tahun break even point, ngapain kasih kredit stand by loan kepada perusahaan yang lama-lama itu," bebernya.
Bahlil menggarisbawahi bahwa bukan berarti pinjaman untuk perusahaan lain tidak penting. Namun, program hilirisasi pun tak kalah penting lantaran punya multiplier effect besar.
"Mereka, perusahaan-perusahaan lama-lama itu penting, tapi juga penting untuk melakukan diversifikasi," kata Bahlil.
Tak Perlu Bunga Murah
Sebelumnya, Bahlil mengklaim bahwa proyek hilirisasi tidak memerlukan fasilitas bunga rendah. Pasalnya, imbal hasil investasi alias Internal Rate of Return (IRR) di sektor hilirisasi dijamin menguntungkan.
"(Peluang bunga murah?) nah ini tergantung IRR. IRR dalam hilirisasi itu kan bagus semua, rata-rata di atas 11-12 persen," ungkapnya beberapa waktu lalu.
Dia menegaskan, dengan besaran itu, maka proyek hilirisasi menguntungkan dan tidak perlu adanya intervensi dengan bunga murah..
"Kalau 11-12 persen IRR saya pikir enggak perlu ada intervensi bunga, bagus kok ini. Ada smelter nikel itu NPI kan 4-5 tahun BEP, ngapain pake intervensi bunga?" pungkasnya.