Asosiasi pengembang perumahan keluhkan sulitnya perizinan dari pemerintah daerah
Ketua Umum Apersi, Junaidi Abdillah, mengatakan kebutuhan rumah masyarakat golongan menengah ke bawah masih sangat tinggi. Junaidi mengatakan meskipun pemerintah sudah menguatkan komitmen untuk mempercepat proses perizinan, tetapi masih terdapat daerah yang belum mulai melakukan perubahan.
Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Junaidi Abdillah, mengatakan kebutuhan rumah masyarakat golongan menengah ke bawah masih sangat tinggi. Namun, dia mengaku masih cukup banyak hambatan yang ditemukan pengembang, salah satunya hambatan dari sisi regulasi.
Junaidi mengatakan meskipun pemerintah sudah menguatkan komitmen untuk mempercepat proses perizinan kepada orang pengembang properti, tetapi masih terdapat daerah yang belum mulai melakukan perubahan kebijakan terkait percepatan proses perizinan.
"Terutama hambatan itu di daerah. Sangat sulit ketika aturan itu persepsinya berbeda, dan ada beberapa dinas atau instansi yang tidak ikut beri izin, beberapa daerah masih ikut," ungkapnya di Hotel Raffles, Jakarta Selatan, Senin (11/9).
Meskipun demikian, dia optimistis dapat mencapai target pembangunan sebanyak 130.000 unit 2017. Karena itulah, Junaidi mengharapkan semua pihak yang terlibat dalam sektor properti turut bekerja sama.
"Yang pasti kami optimis kejar itu, cuma ini waktu sudah mendekati akhir tahun, maka diharapkan semua pihak dapat ikut peran serta," pungkasnya.
Baca juga:
Kolaborasi antar elemen jadi kunci wujudkan program satu juta rumah Jokowi
Apersi dorong pemerintah bangun perumahan di dekat kota-kota besar
Terobosan baru, teknologi rumah kayu pangkas biaya pembangunan 30 persen
Ini jurus Apersi dukung Jokowi dalam program satu juta rumah
Upaya pemerintah Jokowi hilangkan keengganan masyarakat tempati rumah subsidi
Masih banyak pengembang nakal, sanksi pemerintah dinilai belum tegas
Pemerintah akui kualitas rumah subsidi kurang baik