Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Upaya pemerintah Jokowi hilangkan keengganan masyarakat tempati rumah subsidi

Upaya pemerintah Jokowi hilangkan keengganan masyarakat tempati rumah subsidi Perumahan subsidi Green Citayam City. ©2017 Merdeka.com/iqbal s nugroho

Merdeka.com - Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Lana Winayanti, mengakui masih menemukan adanya rumah bersubsidi yang belum ditempati masyarakat.

Dia menjelaskan yang menjadi alasan mendasar rumah tersebut belum ditempati dikarenakan belum sesuainya rumah yang sudah jadi dengan kesepakatan yang dilakukan saat melakukan akad kredit. Seperti kontruksi rumah maupun komponen pendukung seperti saluran sanitasi dan listrik yang belum memadai.

"Untuk tahu ketepatan sasaran, secara rutin kami monitoring ke lapangan. Banyak rumah yang tidak dihuni," ungkapnya.

Bukan hanya rumah, lingkungan dan sanitasi juga menjadi keluhan masyarakat pemilik rumah subsidi. Dia melanjutkan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah antisipasi.

Salah satunya, akan ada sanksi bagi pengembang yang wanprestasi. "Kalau (pengembang) tidak bisa penuhi janjinya akan dikenakan sanksi bisa saja pengembang tersebut tidak diberikan lagi kesempatan untuk membangun rumah bersubsidi," tegas Lana.

Selain itu, pihaknya akan terus mendorong pemerintah daerah untuk turut terlibat dan mengawasi proses pembangunan rumah subsidi di daerahnya masing-masing.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengatakan pemerintah sedang mendesain mekanisme pengawasan pembangunan rumah bersubsidi. Nantinya, mekanisme pengawasan pembangunan rumah subsidi akan dituangkan dalam sebuah Peraturan Menteri (Permen).

"Ini sudah kami buat mekanisme pengawasannya. Setelah pengalaman kami di lapangan. Saya minta di cek dulu sebelum saya jadikan permen. Sebelumnya kan diserahkan kepada bank. Bank yang ngawasi," ungkapnya.

Mantan Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum ini mengatakan pemerintah, khususnya Kementerian PUPR, akan terus mengawal program rumah subsidi yang telah dicanangkan oleh Presiden Jokowi.

"Subsidi itu kan uang negara, saya punya tanggung jawab melindungi kostumer itu," kata dia.

Kenapa hal ini bisa sampai terjadi dan apa potensi masalah yang menghantui? Silakan membaca ke halaman berikutnya.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Presiden Jokowi: Pembelian Pupuk Subsidi Cukup Pakai KTP
Presiden Jokowi: Pembelian Pupuk Subsidi Cukup Pakai KTP

Jokowi memastikan ketersediaan pupuk untuk masa tanam Januari 2024 dalam kondisi aman.

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi Minta Sri Mulyani Segera Tambah Anggaran Pupuk Subsidi Rp14 Triliun
Presiden Jokowi Minta Sri Mulyani Segera Tambah Anggaran Pupuk Subsidi Rp14 Triliun

Penambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya
Jokowi Serahkan Bantuan Pangan di Maros
Jokowi Serahkan Bantuan Pangan di Maros

Bantuan tersebut sebagai upaya menghadapi kenaikan harga beras.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Depan Petani se-Jateng, Jokowi Janji Tambah Subsidi Pupuk Rp14 Triliun di 2024
Depan Petani se-Jateng, Jokowi Janji Tambah Subsidi Pupuk Rp14 Triliun di 2024

Jokowi mengatakan pemberian subsidi ini untuk menutup kekurangan pupuk yang dialami petani.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta Pupuk Subsidi Hanya untuk Petani: Jangan Dijual ke yang Bukan petani
Jokowi Minta Pupuk Subsidi Hanya untuk Petani: Jangan Dijual ke yang Bukan petani

Banyak petani mengeluhkan pupuk subsidi dijual dengan harga dua kali lipat.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Subsidi Bunga KUR Setara Bangun 40 Waduk
Jokowi: Subsidi Bunga KUR Setara Bangun 40 Waduk

Anggaran subsidi KUR tersebut setara dengan membangun sebanyak 40 unit waduk.

Baca Selengkapnya
Jokowi: 95 Persen Masyarakat Indonesia Sudah Punya BPJS, Tak Perlu Pusing Ongkos Berobat
Jokowi: 95 Persen Masyarakat Indonesia Sudah Punya BPJS, Tak Perlu Pusing Ongkos Berobat

Jokowi berharap, meski ke rumah sakit sudah gratis karena BPJS, namum diharapkan warga tetap menjaga kesehatan.

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi Minta Alokasi Pupuk Subsidi Ditambah, Dirut Pupuk Indonesia Respons Begini
Presiden Jokowi Minta Alokasi Pupuk Subsidi Ditambah, Dirut Pupuk Indonesia Respons Begini

Perusahaan berkomitmen memenuhi tambahan ketersediaan pupuk subsidi untuk para petani.

Baca Selengkapnya
Subsidi Angkutan Barang Perintis Naik Jadi Rp22 Miliar di 2024
Subsidi Angkutan Barang Perintis Naik Jadi Rp22 Miliar di 2024

Layanan ini sangat memiliki dampak yang positif karena adanya angkutan yang menjangkau daerah terdepan, terpencil, terluar dan perbatasan.

Baca Selengkapnya