Anggaran besar tapi banyak sekolah di Jakarta tak punya listrik

Menteri Anies heran dengan modal belanja yang cukup besar seharusnya mudah mengatasi persoalan ini.

2015-03-20 17:43:33

Krisis Listrik

Pemerintah mengungkap borok baru wajah pendidikan di DKI Jakarta. Di tengah kisruh penyusunan anggaran dana siluman oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), ternyata banyak sekolah di Ibu Kota Indonesia ini belum teraliri listrik.

Hal ini diungkapkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan. Anies menyebut, sekolah di Jakarta untuk seluruh tingkatan dari SD, SMP dan SMA/SMK, belum mencapai 100 persen teraliri listrik.

Padahal, bila dilihat dari kemajuan kotanya, daerah ini seharusnya mampu meningkatkan aliran listrik untuk pendidikan.

"Di Jakarta itu baru 92 persen untuk SD, SMP dan SMA/SMK. Dan 8 persen sekolah di Jakarta belum terelektrifikasi," kata Anies di Jakarta, Jumat (20/3).

Menteri Anies juga merasa heran kenapa wilayah ibu kota ini masih didapati sekolah belum teraliri listrik. Pasalnya, dengan modal belanja yang cukup besar seharusnya mudah mengatasi persoalan ini.

Dalam APBD 2015, Pemerintah DKI Jakarta sendiri telah menganggarkan dana pada pos pendidikan sebesar Rp 15,432 triliun. Angka ini mencakup 22,87 persen dari total anggaran belanja DKI Jakarta.

Meski begitu, pihaknya memperkirakan bahwa 8 persen sekolah belum teraliri listrik karena terganjal persoalan administrasi. "Mungkin sekolahnya belum terpasang atau mendaftarkan listrik," ujarnya.

Selain itu, Anies juga menyebut bahwa Jakarta tidak masuk lima besar dalam kategori kota yang paling banyak mengaliri listrik ke sekolah. Bahkan Jakarta disebutnya kalah dibandingkan Jawa Tengah yang notabene wilayahnya lebih besar.

Berikut wilayah paling tinggi dan rendah dalam melakukan elektrifikasi ke sekolah versi Anies Baswedan:

Elektrifikasi tertinggi

1. Jawa Tengahnya, 97 persen
2. Bangka Belitung, 96 persen
3. Yogyakarta, 96 persen
4. Jawa Barat, 95 persen
5. Jawa Timur, 95 persen

Elektrifikasi rendah

1. Papua, 55 persen
2. Sulawesi Barat, 63 persen
3. Papua Barat, 66 persen
4. Nusa Tenggara Timur, 70 persen
5. Kalimantan Barat, 71 persen.

Seperti diketahui, terjadi kekisruhan penyusunan anggaran belanja daerah antara Gubernur Basuki T Purnama (Ahok) dan DPRD. Terungkap adanya mark up anggaran pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) yang dihargai Rp 6 miliar di sejumlah sekolah negeri Jakarta.

(mdk/bim)