Agar tahan krisis, kebijakan moneter dan fiskal harus seimbang
Kebijakan moneter dan fiskal harus tepat dalam menghadapi krisis ekonomi dan perlu dilakukan dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Namun, lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, Boediono mengatakan perekonomian di Indonesia harus seimbang dalam menghadapi krisis tantangan kedepan. Apabila ekonomi struktur negara tidak seimbang maka akan mudah digoyangkan.
"Ekonomi kita harus makin seimbang agar tidak mudah digoyangkan, dan buatlah ekonomi di Indonesia dengan konstruksi ekonomi yang seimbang," ujarnya pada Seminar Nasional Tantangan Pengelolaan APBN dari Masa ke Masa, di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (30/11).
Menurutnya, kebijakan moneter dan fiskal harus tepat dalam menghadapi krisis ekonomi dan perlu dilakukan dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Namun, lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah.
"Kebijakan moneter dan fiskal dalam arti APBN jangan sampai defisit melebihi," tandasnya.
Dalam menghadapi krisis ekonomi, nantinya harus ada aturan jelas bagi instansi yang bertugas untuk mengatasi krisis keuangan. Boediono berharap, ke depan pemerintah harus memiliki koordinasi pada saat krisis dan mekanisme atasi krisis ekonomi.
"Kementerian Keuangan, OJK dan instansi lainnya harus koordinasi dalam keadaan krisis. Karena koordinasi semakin sulit dalam keadaan kritis," pungkasnya.
Baca juga:
Cerita Boediono sulitnya kelola APBN pasca krisis 1998
Boediono: Utang Indonesia jangan sampai lebih dari 60 persen
Boediono ingin lembaga pemerintah belajar dari masa lalu
IOI tingkatkan kapasitas SDM dan kembangkan kendaraan pedesaan
KEIN sebut kebijakan BI dorong UMKM jadi backbone ekonomi nasional
Rupiah dibuka menguat tipis ke level Rp 13.518 per USD
Bos BKPM sebut aksi 2 Desember tak pengaruhi investasi Tanah Air