Boediono: Utang Indonesia jangan sampai lebih dari 60 persen

Merdeka.com - Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, Boediono meminta agar pemerintah saat ini bisa mengelola keuangan sesuai dengan rambu-rambu. Salah satunya, dalam menjaga utang negara tetap terkendali demi keseimbangan perekonomian nasional.

"Utang jadi penyebab timbulnya gejolak. Karena kalau banyak tidak bisa dibayar, ramai. Dan ini rambunya ada di UU Keuangan Negara, jangan sampai utang lebih dari 60 persen," kata Boediono di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (30/11).

Dia menilai, hal ini sangat penting dilakukan mengingat pemerintah sangat mudah mendapatkan pinjaman dari pasar keuangan dunia. Sehingga, resiko terjadinya gejolak ekonomi sangat besar jika pemerintah tidak bisa mengendalikan utang negara.

Sementara di masa lalu, khususnya pada saat krisis keuangan, pemerintah sangat sulit mendapatkan pinjaman hanya untuk menutupi kekurangan anggaran. Sebab, pasar keuangan dunia meragukan keberlanjutan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Masalah yang utama pada tahun 2001, dari pelaku dalam negeri dan luar negeri di pasar keuangan adalah mereka mempertanyakan dengan beban utang yang besar, lalu sustainability dari APBN-nya bagaimana?" imbuhnya.

Mantan Menteri Keuangan periode 2001-2004 ini juga mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang stabil saat ini bisa menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Sebab, dengan stabilnya pertumbuhan ekonomi, maka akan sangat mudah pemerintah mendapatkan utang.

"Dulu pertumbuhan ekonomi kita rendah, jadi pasar keuangan dunia sulit memberikan kita pinjaman. Semoga dengan perekonomian kita saat ini, utang tetap bisa kita jaga," pungkas Boediono.