229 Kapal nelayan Tegal setuju tinggalkan cantrang, KKP raup PNBP Rp 4 miliar

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, hingga 9 Februari 2018, sebanyak 229 kapal cantrang di Tegal menyanggupi penggantian alat tangkap dan telah dinyatakan dapat kembali melaut. Sementara, 111 kapal cantrang belum menyanggupi penggantian alat tangkap.

2018-02-12 15:06:22

Kapal Nelayan

"111 kapal cantrang belum menyanggupi penggantian alat tangkap dan dinyatakan belum dapat diproses untuk kembali melaut," kata Menteri Susi di Kantornya, Jakarta, Senin (12/2).

Dia melanjutkan pemilik kapal diminta melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP), membeli Vessel Monitoring System (VMS), meminta nakhoda membuat Surat Pernyataan Melaut (SPM) agar dapat diterbitkan Surat Keterangan Melaut (SKM) sebagai tanda kapal dapat beroperasi kembali.

"Hingga tanggal 9 Februari 2018, PNBP yang diterima dari pemilik kapal cantrang yang dinyatakan laik beroperasi sebesar Rp 4.025.793.217."

Namun, Menteri Susi menegaskan bahwa untuk sementara waktu ini, kapal yang telah dinyatakan laik beroperasi belum dapat melaut. Sebab, pemilik kapal sampai dengan saat ini belum memasang VMS, serta kendala cuaca yang menghalangi kapal kembali melaut.

Menteri Susi menjelaskan, pemilik kapal yang belum dinyatakan laik beroperasi diberikan kesempatan untuk menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan dan melengkapi dokumen kepemilikan kapal cantrang.

"Agar para pemilik kapal cantrang dapat kembali melaut dengan tenang, sesuai dengan arahan Bapak Presiden (Jokowi), saya meminta bantuan Bapak Kapolri, Bapak KASAL, dan Bapak Kepala Bakamla yang membawahi anggota-anggota yang memiliki kewenangan menangkap, menghentikan, memeriksa, dan menahan untuk tidak melakukan penangkapan terhadap kapal cantrang yang sudah memiliki Surat Keterangan Melaut atau SKM, selama kapal tersebut menangkap ikan di Jalur 2 WPP 712, 4-12 mil. Apabila ada kapal yang masih menangkap di luar wilayah tersebut, maka hukum harus ditegakkan oleh aparat penegak hukum dari Polair, TNI AL, dan juga Bakamla," tegasnya.

Pembatasan wilayah operasi kapal cantrang di Jalur 2 WPP 712, 4-12 mil dimaksudkan untuk menghindari potensi konflik horizontal antara kapal cantrang dan kapal non-cantrang.

(mdk/bim)