Tak cabut larangan cantrang, Menteri Susi bentuk Satgas pengawasan peralihan

Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti akan membentuk satuan tugas (satgas) pengawasan pengalihan alat tangkap cantrang. Satgas tersebut nantinya bertugas mendata seluruh kapal yang masih menggunakan cantrang untuk dialihkan ke alat tangkap lain yang ramah lingkungan.

Pembentukan satgas ini sebagai bentuk penegasan KKP bahwa tidak ada pencabutan Peraturan Menteri Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

"Satgas ini yang akan bekerja. Dari jumlah yang di data, kapal yang besar tidak lebih dari 1.000. Data pastinya akan kita rilis, berapa Batam, Kota Tegal, Rembang, Pati, Juana, Lamongan, itu semua sudah termasuk dalam komitmen ini. Di luar wilayah itu, tidak ada lagi cerita," ujarnya di Gedung Minabahari IV, Jakarta, Kamis (18/1).

Susi mengatakan, pihaknya tetap memperbolehkan nelayan menggunakan cantrang sampai seluruh kapal sudah dialihkan. Namun demikian, Susi belum dapat memastikan kapan batas waktu seluruh kapal cantrang beralih ke alat tangkap lain.

"Selama masa peralihan mereka tetap bisa melaut, dengan ketentuan tidak keluar dari laut Jawa, Pantura, kemudian tidak menambah kapal, kemudian harus ukur ulang, semua harus terdaftar satu persatu," jelasnya.

"Boleh melaut tapi mempersiapkan pengalihan alat tangkap. (Peralihannya) Yang bisa sebulan ya sudah sebulan, yang enam bulan ya, sudah kita kasih enam bulan. Jadi by name by address. Kami akan data satu per satu," tambahnya.

Satgas pengalihan alat tangkap cantrang nantinya akan diketuai oleh Mayjen Widodo Laksa Madya dengan pengawasan dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. "Diketuai oleh Mayjen Widodo Laksa Madya, atas arahan Presiden untuk segera menuju peralihan alat tangkap cantrang," tandasnya.