Segera Daftar! Polri Buka Rekrutmen Bintara Kompetensi Khusus, Ini Tugasnya
Polri berencana merekrut 600 anggota dari Bakomsus dan SIPSS untuk berkolaborasi dalam menyiapkan ketahanan pangan.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuka pendaftaran untuk rekrutmen Bintara Polri Kompetensi Khusus (Bakomsus). Langkah ini diambil Polri untuk mendukung upaya percepatan swasembada pangan serta program makan bergizi gratis yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Bakomsus adalah bintara kompetensi khusus yang berasal dari pertanian, dan kami juga telah menjalin kerja sama dengan Mendikbudristek serta berbagai pemangku kepentingan untuk mengetahui jumlah SMK pertanian di Indonesia, terutama di beberapa provinsi yang berkaitan dengan pertanian dan ahli gizi," jelas Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho, di Hotel The Tibrata, Jakarta Selatan, pada Rabu (30/10).
Polri berencana merekrut 600 orang dari Bakomsus dan SIPSS (Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana) untuk berkolaborasi menyiapkan ketahanan pangan serta menyediakan makanan bergizi gratis.
"Kami akan mulai dari penyiapan lahan untuk padi, kemudian menyiapkan tanaman lain seperti palawija, jagung, dan sebagainya. Selain itu, kami juga akan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan makan siang gratis sesuai dengan standar gizi yang ditetapkan. Oleh karena itu, polisi yang memiliki pemahaman di bidang ini sangat dibutuhkan untuk memastikan kolaborasi berjalan dengan baik," tambah Sandi.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia dapat mencapai swasembada pangan pada tahun 2028. Sejumlah komoditas pangan yang diharapkan tidak lagi diimpor pada tahun tersebut. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan a beras adalah komoditas penting yang harus diperhatikan untuk mencapai swasembada.
"Namun, tidak hanya beras, ada juga jagung, tebu, kedelai, dan kopi yang harus diperhatikan. Kita saat ini banyak mengimpor coklat dan kopi, serta cabai dan bawang. Semua itu juga akan kami kembangkan," ungkap Zulkifli Hasan di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, pada Rabu (30/10/2024).
Siapkan Dana Rp 139,4 Triliun
Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 139,4 triliun untuk tahun 2025. Alokasi dana ini akan tersebar di berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
"Ternyata anggaran cukup besar di ketahanan pangan itu tahun 2025 itu ada 139,4 triliun totalnya, tapi tersebar melalui kementerian/lembaga. Mengenai PU, bendungan dan irigasi, tersebar di situ. KKP, rumput laut, ikan, dan lain-lain di situ, tersebar," jelas Zulhas.
Selain dari instansi pemerintah, anggaran untuk ketahanan pangan juga berasal dari BUMN PT Pupuk Indonesia yang menyuplai dana sebesar Rp 44 triliun untuk pengadaan pupuk. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) juga berkontribusi dalam sektor penelitian.
"Ada juga melalui dana desa, dana desa itu ada tahun depan Rp 16,25 triliun. Harus peruntukannya untuk ketahanan pangan," tambah Zulhas.
Ia berharap bahwa koordinasi antar sektor ini dapat menghasilkan output yang jelas dan terarah, sehingga target swasembada pangan dapat tercapai dengan baik.
Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Zulhas menekankan pentingnya menyatukan langkah, program, dan visi antara berbagai pihak.
"Jadi bagaimana nanti kita menyatukan langkah, program, irama, visi, misi. Sehingga pun jelas, pemerintah daerah dan dana desa yang bantuan transfer ke daerah, kementerian dan lembaga terkait, kemudian juga instansi terkait termasuk riset dan lain-lain," tuturnya.
Dengan sinergi yang baik, diharapkan ketahanan pangan nasional dapat terwujud secara efektif dan berkelanjutan.
Pemerintah berencana untuk mengalokasikan anggaran yang signifikan mulai tahun 2025 guna mencapai target swasembada pangan pada tahun 2028. Salah satu langkah yang akan diambil adalah mencetak sawah baru dan melakukan intensifikasi lahan yang ada. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa anggaran sebesar Rp 15 triliun akan dialokasikan pada tahun 2025 untuk kedua proyek tersebut.
"Cetak sawah atau ekstensifikasi 150 ribu hektare, ada juga intensifikasi (lahan) 80 ribu hektare. Totalnya Rp 15 triliun," ungkap Menko Zulhas di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, pada Rabu (30/10/2024).
Secara keseluruhan, pemerintah menyiapkan anggaran hingga Rp 139,4 triliun untuk proyek swasembada pangan. Anggaran ini akan tersebar di berbagai kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU).