Panas Lagi, Pakistan Peringatkan India Pembatasan Air Sebagai Deklarasi Perang

Pakistan Tegaskan Hak atas Sumber Daya Air Tidak Bisa Ditawar

Andrabi menegaskan bahwa Pakistan tidak akan berkompromi terkait hak atas sumber daya air yang telah diatur dalam perjanjian internasional. Menurutnya, Islamabad siap menempuh berbagai jalur untuk mempertahankan hak tersebut.

"Hak dan kepentingan Pakistan terkait sumber daya airnya tidak dapat dinegosiasikan. Kami akan dengan gigih membela hak-hak tersebut melalui semua langkah diplomatik, hukum, politik, ekonomi, dan langkah-langkah lain yang sesuai dengan hukum internasional dalam Piagam PBB," kata Andrabi dilansir Anadolu.

Ia bahkan menegaskan bahwa upaya sengaja untuk menghalangi aliran air yang menjadi kebutuhan vital Pakistan dapat dipandang sebagai ancaman serius terhadap keamanan nasional.

"Setiap tindakan seperti itu akan diperlakukan dengan sangat serius dan mungkin dapat dianggap sebagai tindakan perang berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB," katanya.

Andrabi kembali mengingatkan bahwa penghentian atau pengurangan pasokan air secara sengaja akan menimbulkan dampak yang luas bagi kehidupan masyarakat dan pembangunan Pakistan.

Pernyataan Menteri India Picu Ketegangan Baru

Pernyataan Pakistan muncul setelah Menteri Sumber Daya Air India, CR Patil, menyampaikan bahwa pemerintah India sedang menyiapkan langkah untuk menghentikan aliran air ke Pakistan.

Dalam sebuah wawancara, Patil menyebut upaya tersebut sedang berjalan sesuai rencana dan diyakini dapat direalisasikan dalam beberapa tahun ke depan.

"Saya percaya pekerjaan ini berjalan sesuai jadwal, dan aliran air Indus ke Pakistan akan berhenti, seperti yang dapat saya katakan. Sudah pasti—tidak setetes air pun akan mengalir dalam beberapa tahun mendatang; saya dapat memberi tahu Anda sebanyak itu…," katanya.

Pernyataan tersebut kembali memanaskan hubungan kedua negara yang selama puluhan tahun kerap berselisih terkait wilayah Kashmir dan pengelolaan sumber daya air lintas batas.

Sengketa Perjanjian Air Indus Kembali Mengemuka

Perjanjian Air Indus merupakan kesepakatan yang mengatur pemanfaatan enam sungai utama yang berhulu di India dan mengalir ke Pakistan. Perjanjian tersebut menjadi sumber pasokan air bagi ratusan juta penduduk di kawasan Lembah Indus.

Berdasarkan perjanjian itu, India memperoleh hak atas tiga sungai di bagian timur, yakni Sungai Sutlej, Beas, dan Ravi. Sementara Pakistan mengelola tiga sungai di bagian barat, yaitu Sungai Indus, Jhelum, dan Chenab.

Ketegangan terkait perjanjian tersebut meningkat sejak April tahun lalu ketika India menangguhkan implementasi Perjanjian Air Indus setelah serangan di Pahalgam, Kashmir yang dikelola India, yang menewaskan 26 orang. New Delhi menyalahkan Islamabad atas serangan tersebut, namun Pakistan membantah tuduhan itu.

Islamabad menegaskan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat ditangguhkan secara sepihak dan menyatakan setiap upaya untuk menghentikan hak Pakistan atas air akan dianggap sebagai "tindakan perang".

Perselisihan itu sempat berkembang menjadi bentrokan bersenjata lintas perbatasan selama empat hari pada Mei lalu sebelum akhirnya gencatan senjata tercapai melalui mediasi Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Air Jadi Urat Nadi Pertanian Pakistan

Isu pengelolaan air menjadi sangat sensitif bagi Pakistan karena sebagian besar sektor pertaniannya bergantung pada aliran sungai yang diatur dalam Perjanjian Air Indus.

Pakistan juga berulang kali menyuarakan kekhawatiran terhadap rencana pembangunan bendungan pembangkit listrik tenaga air oleh India yang dinilai berpotensi mengurangi debit air ke wilayahnya.

Menurut Pakistan, sungai-sungai yang menjadi objek perjanjian tersebut memasok sekitar 80 persen kebutuhan irigasi pertanian nasional, sehingga setiap perubahan aliran air dapat berdampak langsung terhadap ketahanan pangan dan perekonomian negara.