Facebook akhirnya akui bahwa media sosial 'lukai' demokrasi

Facebook akhirnya akui bahwa media sosial 'lukai' demokrasi. Facebook mungkin adalah jejaring sosial terbesar saat ini. Namun makin besar tentu makin besar juga dampak bagi para penggunanya.

2018-01-23 11:00:00

Media Sosial

Facebook mungkin adalah jejaring sosial terbesar saat ini. Namun makin besar tentu makin besar juga dampak bagi para penggunanya.

Hal ini terpancar dari apa yang dikatakan seorang petinggi Facebook pada hari Senin (22/1) kemarin. Sang petinggi bahkan menyebut bahwa efek media sosial juga cukup kejam pada demokrasi yang jadi landasan untuk bebas berbicara.

"Pada 2016, kami di Facebook terlalu lamban untuk mengenali bagaimana berbagai perilaku buruk dalam menyalahgunakan platform kami," tulis Samidh Chakrabarti, kepala divisi engagement masyarakat Facebook. "Kami bekerja dengan giat untuk menetralisir risiko ini sekarang," lanjutnya.

Tentu 2016 merujuk pada pemilu presiden AS di mana hasil pemilu banyak dipengaruhi berita hoax serta keterlibatan Rusia yang hingga kini masih diivestigasi. Hal ini saja bisa dengan mudah memperlihatkan bahwa platform Facebook punya celah untuk disalahgunakan, dan dalam kasus ini, demokrasi dipertaruhkan.

"Mulai dari kebangkitan dunia Arab (Arab Spring) hingga pemilu di seluruh belahan dunia, media sosial nampak selalu membawa dampak positif. Namun kampanye presiden AS terakhir mengubahnya, dengan campur tangan asing dan berita palsu, harusnya Facebook lebih cepat mengenalinya," ungkap Katie Harbath, petinggi Facebook yang menjabat direktur penjangkauan politik dan pemerintahan global di perusahaan tersebut.

Chakrabarti juga menyebut bahwa nantinya Facebook akan membuat politik lebih transparan. Hal ini gagal dilakukan pada 2016 lalu, pasca baru-baru ini terbukti bahwa ada 80.000 postingan Facebook buatan Rusia yang berhasil menyasar 126 juta pengguna Facebook AS, dan akhirnya para pemilih terpengaruh pilihannya.

Politik transparan ini akan dilakukan Facebook dengan cara mengarsipkan iklan pemilihan, di mana organisasi-organisasi yang menjalankan iklan terkait pemilu harus mengkonfirmasikan identitas mereka.

Chakrabarti juga menyebut bahwa berita hoax, pelecehan politik, serta partisipasi yang tidak setara dari masing-masing pemilih juga akan ditangani oleh Facebook dalam waktu dekat.

(mdk/idc)